www.RadarTolitoli.com

Kejati Bakal Ekspos Kasus Ipal Azis Bestari

2010-03-11T01:15:00.000+08:00

Kamis, 11 Maret 2010

Kejati Bakal Ekspos Kasus Ipal Azis Bestari

PALU - Kejati Sulteng akan membahas secara intensif kasus dugaan ijazah palsu (Ipal) yang disangkakan kepada ketua DPRD Tolitoli, Aziz Bestari. Pembahasan itu akan dilakukan dalam bentuk ekspos kasus yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Wakajati Sulteng A Kadiroen SH mengatakan, ekspos perkara dilakukan untuk menyikapi dan menilai hasil pemberkasan yang kini tengah dilakukan penyidik Polda Sulteng.

Beberapa waktu lalu Kejati mengembalikan berkas perkara tahap I yang dikirim penyidik Polda. Berkas itu dikembalikan agar polisi melengkapi lagi hasil BAP (berita acara pemeriksaa) yang ada. Salah satu petunjuk yang diberikan saat itu, yakni menganjurkan polisi agar meminta keterangan ahli dari Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memperkuat tuduhan Ipal tersebut.

Hasil petunjuk itu yang akan dibahas kembali dalam ekpos perkara nanti. “Ekspos ini akan menentukan dan menjadi jawaban apakah perlu harus dilengkapi lagi (berkas,red) atau dinyatakan sudah lengkap,” jelas Kadiroen.

Rencana ekspos kasus itu diagendakan akan digelar pada Senin pekan depan. Namun, Kadiroen belum dapat menjawab ketika ditanya apakah pihaknya akan menetapkan status tahanan sel bagi Aziz apabila perkara itu dilimpahkan sepenuhnya ke kejati kelak.

“Kami nggak bisa mengatakan kemungkinan. Karena prosesnya masih berjalan dan belum ada kepastian. Lagipula kami belum nyatakan P-21 (berkas lengkap,red) kepada polisi,” ujarnya.

Seperti diketahui di Polda Aziz tidak ditahan samasekali. Penyidik menjadikannya tersangka atas laporan mengenai ijazah STN yang dikantongi Aziz. Tandatangan dalam ijazah itu diduga dipalsukan. Alasannya, orang yang namanya tercantum sebagai kepala sekolah yang menandatangani ijazah itu keberatan dengan tandatangan itu. Orang itu tidak mengakui tandatangan itu. Alasannya saat itu sesuai tahun pembuatan ijazah itu, dirinya belum menjabat sebagai kepala di sekolah itu. (radarsulteng | mda)

Tetap Belajar Meski Beratap Terpal di SDN 22 Lipunoto Buol

2010-03-11T01:14:00.000+08:00

Kamis, 11 Maret 2010

Tetap Belajar Meski Beratap Terpal di SDN 22 Lipunoto Buol

BUOL - Kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 22 Lipunoto yang terletak di lingkungan Tontoyon cukup memprihatinkan. Sekolah yang hanya memiliki tiga ruang kelas itu, saat ini mulai sesak seiring dengan bertambahnya jumlah murid, sehingga pihak sekolah terpaksa harus menyiasati ruangan yang ada menjadi ruangan baru. Bahkan lahan kosong pun dibangunkan ruang belajar darurat, meski hanya beratap terpal plastik dan dinding serpihan kayu dan tripleks.

Pantauan Radar Sulteng di sekolah yang dibangun di atas perbukitan tersebut Rabu (10/3) kemarin, terlihat aktivitas belajar di sekolah tersebut lazimnya seperti sekolah lain. Namun yang tidak lazim, dari tiga ruang kelas yang tersedia, tampak salah satu ruangan dibagi menjadi dua, disekat dengan menggunakan dinding tripleks.

“Satu ruangan dijadikan kantor dan satunya lagi dijadikan ruang belajar, bagi anak kelas satu,” kata Kepala SDN 22 Lipunoto, Rugaiya S Launa.

Rugaiya menjelaskan, sekolah yang dipimpinnya tersebut, kini telah memiliki empat tingkatan kelas. Sementara kelas yang tersedia hanya tiga ruangan saja. Sehingga tidak memiliki pilihan lain, selain harus membangun ruangan darurat agar proses belajar tetap berjalan.

“Awalnya, saya dan staf guru ditugaskan di sini hampir tidak ada kendala. Karena murid memang baru sampai kelas II, sehingga dua ruangan dijadikan kelas, yang satunya dijadikan kantor. Namun seiring dengan berjalannya waktu, muridnya juga bertambah satu tingkatan menjadi tiga, sehingga satu ruangan dijadikan dua,” jelas Rugaiya.

Lebih memprihatinkan lagi menurut Rugaiya, pada tahun ajaran baru ini ketika kelas tiga naik menjadi kelas empat, sementara kelas yang tersedia hanya tiga ruangan saja. “Makanya, seperti bapak lihat sendiri, sebuah bangunan kecil yang kami bangun secara darurat untuk dijadikan ruang belajar bagi kelas III. Ditambah lagi pada bulan Juni akan datang, masuk lagi tahun ajaran baru,” tambahnya.

Olehnya agar kondisi seperti itu dapat segera teratasi, pihaknya menurut Rugaiya telah mengajukan permohonan kepada Pemkab Buol, untuk dibangunkan ruangan kelas baru yang cukup memadai. (radarsulteng | yus)

Jemput Sabu, Pemilik Rumah Makan di Tolitoli Dibekuk

2010-03-06T05:57:00.000+08:00

Sabtu, 6 Maret 2010

Jemput Sabu, Pemilik Rumah Makan di Tolitoli Dibekuk

TOLITOLI – Sial nasib Ibnu Mahmudah (32), warga Kelurahan Baru yang diketahui juga pemilik salah satu rumah makan di Tolitoli. Sekitar pukul 10.00 Jum’at kemarin, Ibnu dibekuk polisi saat hendak menjemput kiriman Narkoba jenis Sabu-sabu seberat 3,26 gram. Ia ditangkap di sebuah kantor jasa pengiriman barang di Jalan Ladapi nomor 2A.

Sabu seberat 3,26 gram, menurut tersangka merupakan barang miliknya yang dikirim dari Denpasar, Bali. Barang haram itu hanya untuk dikonsumsi pribadi.

Sabu ditemukan aparat kepolisian dari Sat Narkoba dan Buser Polres Tolitoli, terkemas rapi dalam sebuah cover kaset DVD film yang dialamatkan di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Baru.

“Tersangkanya sudah lama kami intai dan kami jadikan target operasi (TO). Namun baru hari ini (Jum’at,red) bisa kami bekuk. Saat kami tangkap, tersangka tidak dapat mengelak lagi, karena sudah tertangkap tangan memiliki sabu seberat 3,26 gram. Sabu itu akan kami jadikan barang bukti,” jelas Kanit Narkoba Polres Tolitoli, Bripka Hari Joko Raharjo, saat ditemui di TKP, kemarin.

Penangkapan itu sangat mengundang perhatian warga. Kerumunan warga setempat menyaksikan penangkapan, tampak jelas dari kejauhan. Pengendara motor pun banyak yang mampir hanya untuk menyaksikan lebih dekat penangkapan Ibnu.

Menurut Joko, berdasarkan pengakuan tersangka, sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Bali, untuk dijadikan doping saat melakukan aktivitas sebagai pengelola rumah makan. “Memang hanya dikonsumsi untuk kuat kerja dan supaya tidak terlalu capek,” tambah Joko mengutip keterangan tersangka.

Meski mengaku barang bukti tersebut adalah milik tersangka, namun untuk keperluan pengembangan, polisi akan terus mengembangkan penyelidikannya. Terutama jaringan peredarannya. Siapa sangka masih ada pihak terlibat dalam kasus itu, untuk dijadikan tersangka baru. Namun untuk saat ini polisi masih akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka secara intensif.

Kapolres Tolitoli, AKBP Hi Ahmad Ramadhan SH yang dihubungi Radar Sulteng mengatakan, sesaat setelah penagkapan tersangka, dirinya langsung menerima laporan dari Kasat Reskrim. Ia langsung memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka sekaligus mendalami kasus itu.

Atas perbuatan tersangka menurut Kapolres, pihaknya akan memberi ganjaran sesuai pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Ibnu diancam hukuman penjara minimal empat tahun. (radarsulteng | yus)

Aksi Solidaritas, HMI Tolitoli Demo Polres

2010-03-06T05:53:00.000+08:00

Sabtu, 6 Maret 2010

Aksi Solidaritas, HMI Tolitoli Demo Polres

TOLITOLI – Imbas dari pengrusakan Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Makassar Timur Rabu (3/3) lalu, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Densus 88, akhirnya menyulut reaksi HMI di Kabupaten Tolitoli.

Sebagai bentuk dukungan dan rasa peduli, untuk mengecam pengrusakan dan tindak kekerasan tersebut, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI, Jum’at kemarin berdemo di kantor Polres Tolitoli.

Kedatangan puluhan mahasiswa untuk menyampaikan kecaman dan mendesak Polres Tolitoli mengeluarkan desakan dalam bentuk surat tertulis kepada Mabes Polri.

Rekomendasi sifatnya mendesak Mabes supaya oknum polisi pelaku pengrusakan dipecat dari jabatannya. Karena kejadian itu dianggap mencederai institusi kepolisian.

“Kami minta kepada Kapolres Tolitoli untuk segera mengeluarkan peryataan tertulis, yang intinya mendesak Mabes Polri untuk memecat oknum polisi yang merusak kantor HMI di Makassar. Apa yang dilakukan oleh oknum polisi tidak mencerminkan sikap profesionalisme,” teriak korlap aksi, Rian Virvian saat berorasi di halaman kantor Polres Tolitoli, kemarin.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyatakan dua hal penting yang mereka sampaikan untuk diteruskan ke Mabes. Yang pertama, mengutuk keras tindakan aparat kepolisian Makassar Timur terkait penyerangan sekretariat HMI. Kemudian mahasiswa meminta kepada pihak kepolisian dalam wilayah hukum Polres Tolitoli, agar dapat menindak tegas anggotanya, apabila ada anggotanya yang terbukti melakukan tindakan melanggar kode etik kepolisian.

Mendengar pernyataan tersebut, Kabag OPS Polres Tolitoli, Kompol Pribadi Sembiring Sik berjanji akan memenuhi permintaan mahasiswa. Namun khusus untuk permintaan agar Polres Tolitoli mengeluarkan rekomendasi mendesak Mabes Polri, pihaknya menyatakan hal tersebut secara kelembagaan tidak dibenarkan.

“Kalau untuk menindak tegas aparat yang lalai, terima kasih telah menyampaikan keinginan itu. Kami berjanji akan merealisasikannya. Dan kami sarankan untuk mendesak Mabes sebaiknya adik mahasiswa menyampaikan aspirasi tersebut melalui DPRD,” katanya.

Usai menggelar aksi di Kantor Polres, mahasiswa akhirnya mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan keinginan tersebut. Di kantor DPRD, mahasiswa diterima langsung oleh ketua Komisi A, Yamin Yunus SE. Di hadapan anggota dewan, mahasiswa mendesak lembaga perwakilan rakyat tersebut untuk segera mengeluarkan rekomendasi menyangkut tuntutan mereka. (radarsulteng | yus)

Air PDAM Kotor dan Berbau, Warga Kompleks Pertokoan di Buol Minta Perhatian

2010-03-05T15:53:00.000+08:00

Jumat, 5 Maret 2010

Air PDAM Kotor dan Berbau, Warga Kompleks Pertokoan di Buol Minta Perhatian

BUOL- Meski sudah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana air bersih di wilayah perkotaan Kabupaten Buol, namun masih saja ada keluhan warga. Tersedianya air bersih dianggap belum maksimal di daerah itu.

Seperti pengakuan sebagian besar warga yang bermukim di kompleks pertokoan Buol. Penduduk setempat mengeluhkan air yang mereka pakai karena tidak sesuai yang diharapkan.

Padahal kata mereka, Pemerintah Kabupaten Buol dan manajemen Perusahaan Daereah Air Minum (PADAM) Motanang, sebagai perusahaan satu-satunya yang mengelola air bersih, telah menambah fasilitas air minum untuk para pelanggannya, dengan menggunakan dana APBD 2009. Seperti pembangunan bak air bersih dan penyaring air bersih sebelum menuju ke pipa air pelanggan.

Ahmad Kawante, salah seorang warga Kelurahan Buol, yang bermukim di kawasan pertokoan, Kamis (4/3) kemarin menuturkan, bahwa dirinya bersama warga lainnya sudah sebulan terakhir tidak lagi menikmati air bersih. Air yang dikonsumsi seperti biasanya di kawasan itu kotor dan berlumpur. Bahkan air yang mengalir ke rumah warga menimbulkan bau busuk.

“Kami minta diperhatikan. Karena air yang ke kami sangat kotor dan berbau busuk. Kasihan kami ini diperlakukan begini,’’keluh Ahmad.

Bahkan untuk mendapatkan air bersih, mereka terpaksa harus bersusah payah mengambil air di wilayah pegunungan terdekat dari Kota Buol. Tepatnya di kawasan perbukitan Tontoyong yang berada di wilayah Kelurahan Leok Satu, Kecamatan Biau.

Saat dikonfirmasi Kamis kemarin, Direktur PDAM Motanang, Irwan Lamaka SE, menjelaskan, mengenai air yang kotor saat ini di rumah-rumah penduduk di kompleks pertokoan, merupakan ulah warga sendiri yang mencuri air, dengan cara memotong pipa di tengah jalan. Parahnya, pipa yang dipotong ternyata tidak dipasang kembali. Hanya dibiarkan begitu saja, sehingga ketika ditarik dengan dap oleh pelanggan, justru yang muncul adalah air kotor yang berasal dari kotoran parit drainase.

Sebab kata dia, sebagian pia yang dipotong warga berdekatan dengan saluran drainase. “Ini ulah orang yang tidak bertanggungjawab,’’kesalnya.

Walau demikian, untuk menghadapi maraknya keluhan warga atas pelayanan air bersih, manajemen PDAM Motanang terus melakukan berbagai pemebenahan, termasuk mengunjungi dan memperbaiki sejumlah pipa yang dipotong warga. Walau diakui sulit mencari titik-titik pipa yang dipotong akibat pipa tertanam dalam tanah, pihaknya tetap berupaya memberikan yang terbaik bagi pelanggan. (radarsulteng | mch)

Ayah Kandung Ditebas, Ponakan Tewas Dibantai di Paleleh (Buol)

2010-03-04T15:50:00.000+08:00

Kamis, 4 Maret 2010

Ayah Kandung Ditebas, Ponakan Tewas Dibantai di Paleleh (Buol)

BUOL- Warga Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol dibuat geger. Tiga orang terluka terkena sabetan parang dari seorang tersangka yang bernama Lolong (35).

Tersangka diketahui adalah warga Desa Paleleh Tua Kecamatan Paleleh yang mengalami gangguan jiwa (stres). Kejadian tersebut terjadi Selasa (2/3) lalu sekitar pukul 12.00.

Setelah kejadian itu, aparat kepolisian yang menerima informasi langsung melakukan oleh TKP. Hanya dalam tempo satu jam, tersangka pelaku pembacokan Lolong sudah ditangkap polisi.

Untung saja, dua dari tiga korban, yakni Ibrahim (54) dan Salumiah Musa (35), yang keduanya warga Desa Oyak Kecamatan Paleleh Barat, segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buol. Keduanya tertolong dan kini sedang dirawat di RSUD Buol.

Sementara seorang balita yang berumur empat tahun, harus tewas meregang nyawa. Balita itu, dibantai tersangka pada bagian lehernya dengan luka menganga yang nyaris putus.

“Benar, telah terjadi pembunuhan di Desa Paleleh Tua. Korbannya tiga orang, tapi hanya satu yang dinyatakan tewas. Dua orang lainnya menderita luka-luka. Keduanya sedang dirawat intensif di RSUD Buol,” terang Kasat Reskrim Polres Buol, IPTU Karel Paeh SH, Rabu (3/3) kemarin.

Dari keterangan saksi dan pelaku, saat kejadian tersangka Lolong tiba-tiba marah kepada Rinto (4) yang juga ponakannya sendiri. Tanpa banyak tanya lagi, balita tak berdosa langsung mendapat perlakuan sadis.

Tiba-tiba tanpa diduga, tersangka menyabetkan parang ke arah Rinto tanpa ampun. Darah segar pun langsung memancar dari leher korban. Korban tewas seketika di tempat.

Melihat anaknya ditebas, ibu korban Salumiah langsung datang melerai sekaligus menolong nyawa anaknya. Tapi naas, sabetan parang Lolong kembali kena ibu korban.

Sama dengan anaknya, leher sang ibu juga kena tebasan parang. Salumiah pun terkapar tak berdaya di tanah. Belum selesai menjatuhkan dua korbannya, kali ini yang terakhir, ayah kandung pelaku sendiri Ibrahim juga terkapar ditebas parang oleh Lolong. Ibrahim luka pada bagian mulut dan dada.

“Kedua korban, Ibrahim dan Salumiah kini sudah mendapat perawatan medis di RSUD Buol,’’ujar Karel.

Tersangka kini telah ditahan di sel Polres Buol, guna mengikuti serangkaian proses penyelidikan polisi. Menurut Kasat Reskrim, tersangka dijerat pasal berlapis yaitu pasal 338 dan 351 ayat 3 KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak.(radarsulteng | mch)

Jalan di Kota Buol Banyak Berlubang

2010-02-17T00:16:00.000+08:00

Rabu, 17 Februari 2010

Jalan di Kota Buol Banyak Berlubang

BUOL - Semakin banyaknya jalan yang berlubang di sejumlah titik di Kota Buol, semakin banyak juga dikeluhkan warga. Pasalnya, lubang jalan yang diakibatkan terkelupasnya aspal saat musim hujan, membuat pengguna jalan sering terperosok. Dari pantauan Radar Sulteng, beberapa jalan yang berlubang itu di antaranya, Jalan MA Turungku, Jalan Syarif Mansyur, Jalan Siswa, ruas Jalan Kulango, Jalan Kalimas, serta jalan-jalan kampung lainnya.

Salah satu jalan yang juga mengalami kerusakan parah terdapat di wilayah Kampung Bugis. Di jalan tersebut, hampir separoh jalan mengalami kerusakan. Tak jarang, kendaraan harus berhenti untuk bergiliran dengan kendaraan dari arah sebaliknya. Kalau nekad, tidak jarang pengendara motor akan terpeleset, akibat licinnya jalan yang disebabkan gerusan air.

Subroto, warga Jalan Siswa mengatakan, kerusakan di jalan sepanjang sekitar 1,25 km itu cukup mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Pada beberapa titik sebutnya, elevasi dasar saluran drainase (got), bahkan lebih tinggi dari permukaan jalan. Akibatnya, air saluran got mengalir ke jalan, meskipun tidak saat hujan. ’’Ini sangat berpotensi merusak jalan,’’ ungkapnya.

"Bahkan kami sangat khawatir akan semakin banyak korban, jika jalan tak segera diperbaiki,’’ terangnya sembari berharap kerusakan di sepanjang Jalan Siswa mendapatkan perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum Buol.

Abbas, salah seorang warga lainnya menunjukkan sejumlah titik yang mengganggu kenyamanan warga saat berkendara. Antara lain di pertigaan Jalan Siswa dan Padat Karya, yang juga diikuti dengan kerusakan saluran air.

Berdasarkan pengamatan media ini, kerusakan itu sudah berlangsung cukup lama. Namun selama kurun waktu setahun terakhir, tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah.

Langkah yang dapat diupayakan warga yakni melapisi titik yang rusak dengan semen. Namun, perbaikan itu tidak cukup banyak membantu. Pasalnya, tidak lama kemudian, lapisan itu kembali mengelupas.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kabupaten Buol Ir Supangat, yang dikonfirmasi sehubungan dengan kerusakan jalan, mengatakan, perbaikan jalan di seluruh Kota Buol menunggu anggaran 2010 yang segera turun. Menurutnya, jalan berlubang di Jalan Siswa, masuk anggaran pemeliharaan jalan pada anggaran 2010 ini.

"Jalan-jalan yang rusak akan segera kita perbaiki dalam 2010 ini. Anggarannya sudah diajukan, tapi masih dalam pembahasan. Kita masih menunggu anggarannya turun. Kepada masyarakat, saya beharap bisa untuk lebih bersabar lagi," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Buol melalui dinasnya, sangat memprioritaskan pembangunan jalan, apalagi yang sudah rusak. Karena pembangunan fisik khususnya jalan, sudah ada skala prioritasnya. Sehingga masyarakat tak perlu lagi lagi untuk perbaikannya. “Yang jelas, keluhan masyarakat akan segera dipenuhi. Jika anggarannya sudah ada, segara dikerjakan,’’pungkasnya. (radarsulteng | yus)

Granat Komit Bantu Pemkab Buol untuk Sosialisasi Perda dan Berantas Narkoba

2010-02-17T00:14:00.000+08:00

Rabu, 17 Februari 2010

Granat Komit Bantu Pemkab Buol untuk Sosialisasi Perda dan Berantas Narkoba

BUOL- Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam menyukseskan pelaksanaan Perda pemberantasan minuman keras (miras) serta kegiatan pemuda, Gerakan Anti Narkotika (Granat) Buol siap menjadi ujung tombak. Granat berpartisipasi dan ikut menggagalkan masuknya peredaran obat-obatan terlarang ke daerah itu, yang diyakini dapat mengganggu kesehatan dan moral masyarakat.

”Pelaksanaan Perda Miras terus dikawal termasuk mencegah masuknya peredaran obat-obatan terlarang,” ungkap Ketua Granat Kabupaten Buol, DR Hj Luciana Is Baculu SE MM kepada Radar Sulteng belum lama ini.

Kata Luciana, miras dan narkoba adalah kedua jenis barang haram yang mudah dikonsumsi serta dapat mempengaruhi faktor kejiwaan manusia. Karena itu, untuk mencegah kebiasaan itu terutama bagi pelajar maupun orang dewasa, Granat dan Pemkab Buol komitmen untuk memberantas dan membebaskan masyarakat dari pengaruh barang haram itu. Peredarannya harus bisa ditekan untuk tak masuk di Buol.

“Jika miras dan narkoba dibiarkan beredar di daerah ini, maka kedepan genarasi muda akan kehilangan wibawa. Mudah terpengaruh dan berbuat keonaran, yang dapat mengganggu keamanan lingkungan serta kesulitan memperoleh lapangan pekerjaan. Gagal dalam mencapai cita-cita, terutama para pelajar di sekolah-sekolah maupun mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di bangku kuliah,” jelasnya.

Kabupaten Buol merupakan wilayah paling utara di Sulawesi Tengah, yang sedang memacu pembangunan di semua sector. Sejak terbentuk, pengurus Granat telah banyak membantu Pemkab untuk menyosialisasikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat, dalam menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi miras maupun narkoba. Upaya itu seiring dengan dilaksanakan Perda miras yang sudah diberlakukan.

“Alhamdulillah, sosialisasi ke setiap sekolah maupun perguruan tinggi yang dibantu oleh pihak kepolisian, hasilnya kini masyarakat mulai sadar. Dimana, sejak diberlakukan Perda Miras, saya sudah perintahkan semua pengurus Granat agar terus berupaya memberikan pemahaman dan pendekatan kepada seluruh masyarakat. Masyarakat diajak untuk meninggalkan kebiasaan buruk dalam mengonsumsi minuman maupun obat-obatan terlarang. Karena barang haram ini dapat menjadi salah satu faktor menghambat pembangunan kedepan,” pungkas Luciana. (radarsulteng | cr3)

Amran (Bupati Buol) Serahkan KTP Gratis

2010-02-16T02:07:00.000+08:00

Senin, 15 Februari 2010

Amran (Bupati Buol) Serahkan KTP Gratis

BUOL- Bupati Buol, H Amran Batalipu SE MM bersama rombongan diantaranya lima orang anggota DPRD Kabupaten Buol, Jumat (12/2) kemarin, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke dua kecamatan terujung yaitu Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh Barat.

Kunjungan dirangkaikan dengan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan, peresmian tower internet pembuatan KTP gratis, serta menyerahkan KTP dan sertifikat tanah gratis yang sudah selesai dibikin oleh Dinas Catatan Sipil (Dinas Capil) Kabupaten Buol.

Kegiatan pertemuan untuk Paleleh digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Paleleh, sedangkan pertemuan di Kecamatan Paleleh digelar di Balai Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat. Di dua tempat itu dilakukan kegiatan bupati yang dihadiri sebagian besar masyarakat di dua kecamatan yang saling bertetangga itu.

Dalam sambutannya Bupati Buol H Amran Batalipu mengatakan bahwa kedatangan beliau di Musrembang tingkat kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat adalah dalam rangka mengunjungi dari dekat dan mendegarkan aspirasi masyarakat pembangunan apa yang akan diprogramkan pada tahun-tahun mendatang. Demikian pula sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya di masa pemerintahan Amran Batalipu – Ramli Kadaddia.

Sejauh ini pelaksanaan program gress seperti pendidikan gratis, pembuatan KTP gratis, dan pembuatan sertifikat tanah gratis telah berjalan dengan baik dan lancar. Karena itulah pada tahun 2010 saat ini semua program tersukses itu dilanjutkan kembali. “Kami datang di tengah-tengah masyarakat ini selalu ingin dekat dengan rakyat dan mengetahui secara rinci apa yang hendak dispirasikan oleh rakyat, berupa gagasan rakyat yang akan dilaksanakan sendiri oleh rakyat, “kata Amran Batalipu di tengah peserta Musrembang dan masyarakat.

Diharapkan semua program pemerintah yang pro rakyat tersebut menuai kesuksesan seperti yang telah digelar sejak tahun 2008 yang lalu. Pemerintah kabupaten Buol memang sangat peduli dengan kepentingan rakyat, khususnya rakyat kecil.(radarsulteng | Cr 3)

Rumput Laut Sangat Primadona Dikembangkan di Buol

2010-02-16T02:05:00.000+08:00

Senin, 15 Februari 2010

Rumput Laut Sangat Primadona Dikembangkan di Buol

BUOL- Kabupaten Buol dengan panjang pantai kurang lebih 167 km, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi itu memerlukan sentuhan dan perhatian yang besar pula. Khususnya di bidang budidaya rumput laut, Kabupaten Buol mengembangkan jenis Eucheuma Cotton, yang saat ini sedang dikembangkan di tiga tempat yakni di Desa Lunguto Kecamatan Paleleh Barat, Desa Taat Kecamatan Gadung, dan Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau.

Kepada Radar Sulteng, Jumat (12/2) lalu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis Lutkan) Kabupaten Buol, Ir Stintje Uirianto MSi, menjelaskan, pengembangan rumput laut di Desa Lunguto Kecamatan Paleleh Barat yang arealnya berhadapan dengan Pulau Raja, memiliki potensi yang luar biasa. Luas arealnya sekitar 300 ha.

Sedangkan pengembangan rumput laut di Desa Taat Kecamatan Gadung, atau tepatnya di Napo Tanjung Bulagidun, memiliki potensi seluas 100 ha. Kemudian, pengembangan rumput laut di Kelurahan Kumaligon seluas 100 ha.

Stintje Uirianto memaparkan, perkembangan rumput laut di daerah itu sangat baik dan potensial. Diharapkan, pemasarannya akan ditangani langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berkah Kabupaten Buol. Dan mendapat dukungan sepenuhnya dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Buol serta para pengusaha. “Sehingga jaminan pasar yang selama ini diragukan masyarakat nelayan, bukan menjadi penghalang. Tetapi justru menjadi penyemangat atau pemicu motivasi untuk membudidayakan rumput laut secara proporsional dan profesional, “tegasnya.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan tersebut sangat didukung oleh Bupati Kabupaten Buol H Amran Batalipu SE MM, yang tertuang dalam salah satu misi program pembangunan lima tahun pemerintahannya, tentang pengembangan agribisnis untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Dan dukungannya terhadap peran BUMD Perusahaan Daerah Berkah (PD Berkah) sebagai salah satu pendukung pemasaran hasil-hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Buol.

Adalah wajar, bila para nelayan di Desa Lunguto bercita-cita ingin naik haji, setelah melihat cerahnya prospek budidaya rumput laut di daerahnya itu. “Asalkan saudara-saudara semua serius dan tekun, Pemkab Buol sangat mendukung keinginan tersebut. Rumput laut yang ditanam tanpa harus memacul dan memupuk. Kemudian tanpa terasa rumput laut dapat dipanen pada umur 45 hari, “ imbuhnya lagi.

“Mengapa daerah lain bisa? Kitapun bisa, sebab potensi rumput laut di daerah kita ada. Jadi, kita harus bisa,’’tandasnya. Ia juga berharap, semua elemen masyarakat dapat menjadi pendukung pengembangan rumput laut di Kabupaten Buol, sehingga harapan masyarakat menjadikan rumput laut sebagai sumber penghasilan.

Selebihnya lagi, selain kegiatan usaha budidaya rumput laut, kegiatan usaha ini dapat menyumbangkan nilai protein dan bahan makanan yang sangat baik untuk penguatan gizi dan pendapatan masyarakat. Makanya, tidaklah mustahil kesan masyarakat pesisir bergeser dari green revolution menjadi blue revolution.(radarsulteng | mch)

Mubazir, Proyek SPAM di Buol Tak Berfungsi

2010-02-16T02:04:00.000+08:00

Senin, 15 Februari 2010

Mubazir, Proyek SPAM di Buol Tak Berfungsi

BUOL- Proyek pembangunan fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ada di Desa Poongan, Kecamatan Bokat, yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Tengah 2008 lalu, kini belum bisa difungsikan. Bahkan, kondisi pipa proyek sudah sangat memprihatinkan akibat terkena sinar matahari dan air hujan secara terus menerus. Juga tidak ada petugas yang ditunjuk untuk merawat SPAM.

”Sejak dibangun dua tahun lalu, fasilitas ini belum juga dimanfaatkan. Lama-kelamaan proyek mubazir akibat tidak dapat digunakan,”ungkap Sekdes Poongan, Asis Lasang Gula, kepada Radar Sulteng (14/2) kemarin.

Kata Sekdes, proyek SPAM yang menggunakan dana miliaran rupiah itu dibagi dalam dua desa yang berbeda. Yakni Desa Poongan sebagai tempat pengolahan dan memproses air minum, sedangkan di Desa Tayadun tepatnya di atas gunung dibangun juga bak pusat tempat penampungan yang dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih di beberapa desa tetangga.

“Warga di desa ini merasa kecewa. Karena fasilitas ini merupakan satu-satunya fasilitas air minum. Tapi kurun dua tahun terakhir tak kunjung bisa diresmikan,” ungkapnya.

Menurut Asis, sebaiknya pemerintah provinsi melalui Dinas PU, begitu selesai pekerjaan pembangunan, langsung menyerahkan kepada daerah Buol untuk dikelola. Sehingga langsung bisa digunakan dan warga tidak terlalu lama menunggu beroperasinya fasilitas air bersih itu. Selain itu, kondisi bangunan dan semua perlengkapan seperti alat mesin air, dikhawatirkan berpotensi rusak kerena tidak difungsikan.

Olehnya Sekdes Asis, bersama masyarakat desa sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah maupun provinsi dalam hal ini Gubernur HB Paliudju, segera menyahuti keluhan warga desa selama dua tahun terakhir. (radarsulteng | cr3)

Nelayan Korban Gelombang di Buol Butuh Bantuan

2010-02-16T02:03:00.000+08:00

Selasa, 16 Februari 2010

Nelayan Korban Gelombang di Buol Butuh Bantuan

BUOL – Puluhan nelayan yang bermukim di sepanjang pesisir pantai Kelurahan Buol, yang menjadi korban badai dan gelombang besar beberapa waktu lalu, hingga kini masih menumpang di rumah tetangganya. Mereka mengaku tidak dapat membangun kembali rumah miliknya, karena sebagian besar bahan bangunan yang rusak tidak dapat dipakai lagi. Olehnya, untuk membangun kembali rumah-rumah tersebut, nelayan berharap bantuan Pemkab maupun para donatur. Bantuan akan dibelikan material berupa bahan bangunan.

"Kami tidak memaksa Pemerintah Buol untuk memberikan bantuan. Kami hanya berharap semoga kami diperhatikan. Alhamdulillah jika diberikan bantuan, seperti papan dan seng. Walau hanya papan dan seng bekas. Agar kami dapat membangun kembali, sebab tidak mungkin kami terus menumpang di rumah tetangga," ujar Imran, salah seoran nelayan yang mengaku telah 9 tahun bermukim di lokasi tersebut saat ditemui media ini Senin kemarin.

Imran (53) dan sejumlah warga lainnya yang senasib mengaku, untuk saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah mereka. Karena penghasilan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi sekarang ini menurutnya, kondisi cuaca bagi nelayan tradisional sekelas mereka, sangat berbahaya jika turun melaut.

"Untuk biaya makan saja kami masih pas-pasan.Mustahil pak, kita bisa beli bahan bangunan. Makanya kita-kita ini yang rumahnya sudah tidak ada sangat berharap adanya belas kasihan dari siapa saja utamanya pemerintah, agar kami bisa diberi bantuan. biar hanya seng bekas, atap dan serpihan," pinta Imran lagi.

Takdir (60), warga lainnya juga mengungkapkan, musibah semacam itu menurutnya telah menjadi langganan setiap tahunnya. Hanya saja tidak sebesar musibah yang terjadi beberapa waktu lalu, sehingga masih bisa memperbaiki kembali rumah mereka yang terhempas gelombang.

"Setiap tahun pasti ada tiga sampai empat rumah yang roboh, tapi masih bisa diperbaiki kembali.Tapi, kejadian berapa minggu lalu kita tidak duga, karena sudah 10 tahun baru terjadi lagi gelombang sebesar ini. Makanya kami betul-betul tidak bisa bikin apa-apa tahun ini," aku Takdir.

Meski sadar lokasi tempat tinggal mereka cukup berbahaya untuk dijadikan pemukiman, namun rata-rata nelayan mengaku tidak punya pilihan lain. Selain terus bertahan di lokasi tersebut, karena mereka tidak memiliki lahan untuk dijadikan tempat tinggal lain.

"Jika ada lahan yang pinjamkan apalagi diberikan kepada kami, saat ini juga kami siap untuk pindah. Kalau bapak tanya kenapa kami betah di tempat ini, sebetulnya kami tidak betah. Hanya karena tidak punya pilihan, sehingga kami tetap bertahan di sini," ungkap salah seorang warga lainnya kepada Radar Sulteng.

Mereka juga menyesalkan sekaligus mempermasalahkan, pembangunan perumahan trans nelayan yang dibangun di dusun Tontoyon, yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka, namun kenyataannya justru ditempati oleh orang yang tidak berhak. Apalagi berdasarkan informasi yang mereka peroleh ditempati oleh PNS.

Sahlan Tahuru ketua RT lingkungan Buol mengaku, sesuai permintaan masyarakatnya, pihaknya telah melayangkan permohonan kepada pemerintah perihal bantuan bahan bangunan, namun sepengetahuannya belum ada respons atas permohonan tersebut. Kecuali bantuan jatah hidup berupa bahan makan yang telah dibagikan beberapa waktu lalu. (radarsulteng | yus)

Illegal Logging Marak di Tolitoli

2010-02-13T20:40:00.001+08:00

Sabtu, 13 Februari 2010

Illegal Logging Marak di Tolitoli

TEKAD pemerintah memberantas illegal logging belum sepenuhnya berhasil. Di Kabupaten Tolitoli, setidak di dua kecamatan praktek penebangan kayu secara ilegal itu masih sering terjadi. “Ironisnya, instansi terkait di daerah itu seakan menutup mata,” kata Ketua LSM Merah Putih Sulteng, Hasanudin Mangge kepada Radar Sulteng, kemarin (12/2).

Hasanudin mengatakan, para pelaku illegal logging itu memang memiliki IPKR (Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat), yang diperoleh dari Dinas Kehutanan setempat. Namun IPKR ini kata Hasanudin, hanya dijadikan tameng untuk menutupi praktek illegal logging. “Mereka mengambil kayu di luar area IPKR yang mereka miliki,” ujar Hasanudin.

Hasanudin mengaku tahu hal itu setelah pihaknya turun langsung ke lapangan minggu lalu. Praktek illegal logging terjadi di dua kecamatan di Tolitoli, yakni di Kecamatan Dondo dan Kecamatan Dakopemean. Kayu dengan berbagai jenis, diambil di hutan lindung maupun hutan produksi di pegunungan Tinombala. Kayu-kayu itu kemudian dijual ke pemilik sawmill. Di luar kota Tolitoli katanya, ada terdapat empat sawmill yang melakukan aktivitas pengelolaan kayu.

“Pada malam minggu (6/2) lalu, saya kebetulan melintas di wilayah Kecamatan Dondo. Saya melihat truk bermuatan kayu yang dikawal oknum berseragam loreng. Saya tidak tahu apakah itu oknum TNI atau tidak, yang pasti dia berseragam loreng,” ujar Hasanudin.

Di desa Banagan, Kecamatan Dakopemean kata Hasanudin, pihaknya mendapatkan sedikitnya 2.000 pieces kayu dengan berbagai jenis, ditampung di salah satu sawmill milik salah seorang cukong kayu bernisial Tg. “Saya menduga kayu-kayu ini diperoleh dari kegiatan illegal logging,” ujar Hasanudin.

Hasanudin menyesalkan sikap Dinas Kehutanan yang terkesan tidak mau tahu dengan persoalan itu. “Seharusnya instansi itu tidak hanya sekadar mengeluarkan IPKR, tetapi juga harus mengawasinya di lapangan, agar tidak hanya dijadikan syarat formalitas saja,” kata Hasanudin.

Tidak hanya Dinas Kehutanan, aparat kepolisian mestinya juga harus terlibat melakukan pengawasan. Apalagi katanya, Inpres No. 4 tahun 2004 tentang illegal logging sudah memberikan kewenangan itu.

Oleh karena itu kata Hasanudin, pihaknya berharap agar Kapolda Sulteng segera memerintahkan anggotanya untuk menertibkan illegal logging di Tolitoli. Serta mengevaluasi pemberian IPKR yang dikeluarkan Dinas Kehutanan setempat. “Kalau perlu pak Kapolda bentuk tim melibatkan berbagai unsur,” kata Hasanudin.

STOK EBONY

Hasanudin yang juga ketua Iswa Sulteng itu mengatakan, hasil pantauannya di sejumlah TPK di wilayah pantai barat dan pantai timur, jumlah stok ebony yang tersimpan di TPK di dua wilayah tersebut, tidak banyak lagi. “Tinggal kurang lebih 200 kubik. Jadi tidak seperti yang ada di data Dinas Kehutanan saat ini,” kata Hasanudin.

Jika di data yang ada katanya, kayu ebony eks tebangan lama masih mencapai 2.000-an. Hal itu menurutnya, sama sekali tidak benar. “Bisa saja kayu-kayu itu sudah lebih dulu diantarpulaukan secara diam-diam, karena deregulasinya terlalu lama,” ujar Hasanudin. (radarsulteng | rez)

PKK Buol Prioritaskan UKM

2010-02-13T20:37:00.000+08:00

Sabtu, 13 Februari 2010

PKK Buol Prioritaskan UKM

BUOL - Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Buol, Luciana Baculu, berjanji akan memprioritaskan program Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), di wilayah kerjanya. Hal tersebut diungkapkan Luciana untuk mendukung Pemkab Buol dalam melaksanakan program kesehatan gratis.

Menurut Luciana, penyusunan program kerja 2010 PKK Buol, adalah mengedepankan sektor UKM. Itu karena, melihat kondisi masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Buol, ternyata masih banyak yang kurang memahami pentingnya menjaga kesehatan.

Buktinya, kebanyakan pasien yang didata puskesmas rata-rata penyakit musiman seperti diare dan Infeksi Saluran Pernapasan (Ispa).

"Olehnya, kami dan pihak puskesmas akan membahas masalah itu dan komiten untuk memberantas penyakit musiman yang selalu menjadi langganan masyarakat setiap tahun atau menyambut musim buah-buahan,"kata Luciana.

Untuk itu, pihaknya berencana akan membangun kerjasama dengan Puskesmas bersama PKK Kecamatan untuk melaksanakan rencana program tersebut. (radarsulteng | yus)

Balap Motor Dicoret dari Porprov Tolitoli, Dimajukan Sebelum Pemilu Kada

2010-02-11T14:00:00.000+08:00

Kamis, 11 Februari 2010

Balap Motor Dicoret dari Porprov Tolitoli, Dimajukan Sebelum Pemilu Kada

PALU – Pelaksanaan perhetelatan pesta olahraga multi ivent tertinggi daerah, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-6 di Tolitoli 2010 dimajukan dari rencana semula Agustus 2010. Porprov kemungkinan besar dihelat pada 17-24 Juli 2010.

Penegasan itu disampaikan Humas KONI Sulteng Edison Ardiles, setelah menerima penjelasan dari tim Porprov Tolitoli di Palu kemarin. “Porpov dimajukan sebelum Pemilu Kada di Tolitoli. Jadi tidak bertabrakan,” kata Edison didampingi Wakil Sekum KONI Sulteng Suwardji S Sos, kemarin (10/2).

Porprov tetap mempertandingkan cabang olahraga 15 cabang olahraga, sesuai dengan pemaparan di Polibu awal November 2009 lalu. 15 cabor yang dipertandingkan yaitu, karate, pencak silat, tinju, taekwondo, bulutangkis, voli, sepaktakraw, sepakbola, tennis meja, tennis lapangan, catur, atletik, basket, bridge dan panjat tebing. Alas an 15 cabor itu ialah memiliki atlet dan pengkab minimal di lima kabupaten dan memiliki fasilitas olahraga.

Sementara cabor balap motor yang sempat dipertimbangkan, akhirnya diputuskan tidak dilaksanakan. Mengingat, balap motor lebih cocok diperlombakan pada kegiatan single iven. “Kalau multi iven, tidak tepat karena disitu nanti akan mengganggu lalu lintas padahal saat itu sedang padat-padatnya manusia. Disamping itu fasilitas juga tidak memungkinkan,” kata Suwardji. Tidak diperlombakan cabor balap motor bukan karena insiden Porprov 2006 lalu, dimana seoarang pembalap tewas di lintasan.

Pencoretan cabor balap motor setelah tim panitia dari Tolitoli berkonsultasi dengan Ketua Harian KONI Sulteng Sahabuddin Mustapa MSi. Tim dari Tolitoli terdiri dari Sekum KONI Tolitoli Baso Lamaming, Ketua Bidang Pertandingan Saleh Rahim, Joko Setyono Kepala Bidang Sekretariat, Wakil Sekretaris Benny.

Suwardji mengatakan, sejauh ini Tolitoli sudah siap dalam melaksanakan pesta olahraga empat tahunan tersebut. Tolitoli dinilai siap karena dukungan dari pemerintah daerah Tolitoli.

Disamping itu, sisa lima bulan lagi Porprov, KONI Sulteng sendiri telah merampungkan petunjuk teknis dari 15 cabor. Buku itu yang akan diberikan kepada panitia ini di Tolitoli dan dibagikan kepada KONI di semua kabupaten se Sulteng. Buku itu memuat nomor yang dipertandingkan serta aturan teknis pertandingan selama porprov. (radarsulteng | bar)

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (PTT) Beroperasi Maret di Buol

2010-02-11T13:57:00.000+08:00

Kamis, 11 Februari 2010

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (PTT) Beroperasi Maret di Buol

BUOL– Untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan tidak birokratis, Pemerintah Kabupaten Buol dalam waktu dekat segera memaksimalkan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT). Bagi masyarakat yang hendak mengurus izin, sudah akan mendapat pelayanan ekstra.

Menurut Kepala Kantor PPT Buol, Rustam Batalipu, pada dasarnya Bupati Buol menginginkan kantor PPT, sudah berfungsi sejak awal Januari lalu. Karena masih banyaknya masalah yang perlu dibenahi, sehingga kantor yang pimpinnya tersebut akan mulai beroprasi awal Maret mendatang.

“Kami tinggal menunggu surat keputusan dari bupati. Jika SK-nya sudah ada ditangan kami, insya allah jika tidak ada halangan sesuai dengan rencana, kantor ini efeketif mulai beroperasi mulai Maret,” katanya.

Olehnya dikatakan Rustam, untuk mempersiapkan pengoperasian kantor PTT, pihaknya saat ini tengah berupaya merampungkan segala fasilitas maupun kebutuhan kantor. Seperti ATK, komputer dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengaku masih akan melakukan perekrutan sejumlah tenaga yang memiliki SDM yang tepat untuk bekerja di kantor tersebut.

“Kami masih membutuhkan sejumlah tenaga yang akan menjadi staf, baik dari PNS, maupun tenaga PHL yang memiliki kemampuan di bidang ini,” katanya.

Selain itu, untuk memantapkan hubungan kerja dalam rangka menyamakan persepsi dengan instansi teknis lainnya, Rustam juga mengaku telah melakukan rapat guna membahas teknis maupun proses penerbitan perizinan. Ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memahami kewenangan masing-masing instansi.

Meski belum bisa mejelaskan izin apa saja yang akan ditangani oleh kantor PTT, namun Rustam menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya. Seperti Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, Tata Kota, Pekerjaan Umum (PU), Perhubungan, Koprasi UMKM dan Perdagangan, Kehutanan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan. (radarsulteng | yus)

Oknum Polsek Tolitoli Dilapor ke Propam

2010-02-10T01:22:00.000+08:00

Rabu, 10 Februari 2010

Oknum Polsek Tolitoli Dilapor ke Propam
Meminta Uang Korban Pencurian Ternak

PALU – Warga Lakuan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, Suaib M Hafid, Selasa sore (9/2) melaporkan oknum anggota Polsek Tolitoli Utara ke Propam Polda. Laporannya tentang dugaan pemerasan.

Usai pemeriksaan di Bidang Provesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulteng, kepada Radar Sulteng Suaib menuturkan, oknum polisi yang disebut-sebut melakukan pemerasan adalah inisial BS. “Kalau yang saya dengar-dengar jabatannya di Polsek Tolitoli Utara sebagai Kanit Reskrim,” katanya.

Menurut Suaib, oknum tersebut sering meminta uang kepada korban pencurian ternak. Dan sampai saat ini kasus pencurian ternak yang terjadi di wilayah Kecamatan Tolitoli Utara, belum ada yang tuntas. Bahkan, salah seorang korban, Muhriani warga Desa Lakuan yang juga tetangganya, pernah dimintai uang oleh oknum polisi tersebut sebagai biaya administrasi dan biaya bensin. Besarannya sebesar Rp400 untuk mengambil memuat ternak yang dicuri.

Oknum tersebut ungkap Suaib, juga pernah meminta uang kepada Muhriani sebesar Rp500 ribu, yang disebutkan untuk biaya pembelian buku BAP. Untungnya saat itu Muhriani tidak membawa uang. “Kami sebagai korban pencurian ternak, wajar bertanya sejauhmana kasus kami. Kenapa sampai sekarang tidak jelas-jelas kasusnya. Teman kami yang juga korban pencurian ternak, yang sudah mengeluarkan uang, mengaku lebih besar biaya administrasi proses hukum daripada harga ternak yang hilang,” bebernya.

Sebelumnya, kasus tersebut ujar Suaib, sudah dilaporkannya ke Provos Polres Tolitoli bulan Oktober 2009. Tapi hingga saat ini belum jelas sejauh mana kasusnya. Karena sejauh ini ia dan korban lainnya, belum pernah dipanggil Provos untuk dimintai keterangan.

“Sebelumnya saya sudah buat laporan ke Provos Polres Tolitoli. Laporannya ditandatangani Kanit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polres Tolitoli, Awaluddin Rahman SH pada tanggal 26 Oktober. Karena tidak jelas hasilnya, saya memilih lapor ke Propam Polda. Dari penjelasan petugas propam Polda tadi (kemarin,red) laporan tersebut akan disampaikan ke P3D Polres Tolitoli untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Kapolres Tolitoli, AKBP Ramadhan yang dihubungi via polselnya kemarin, mengaku, belum mengetahui adanya laporan oknum anggotanya yang diduga memeras korban pencurian ternak. “Saya belum ada terima laporan, kalau ada anggota Polsek Tolitoli Utara yang dilaporkan minta-minta uang. Nanti saya cek dulu ke bagian P3D,” pungkasnya. (radarsulteng/ ron)

Temukan Mayat, Warga Nopi (Tolitoli) Geger

2010-02-09T01:21:00.000+08:00

Selasa, 9 Februari 2010

Temukan Mayat, Warga Nopi (Tolitoli) Geger

TOLITOLI - Sekitar pukul 16.30 Senin kemarin (8/2), warga Kelurahan Nalu khususnya BTN Nopi, tiba-tiba digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat seorang pria. Jarak penemuannya tidak terlalu jauh dari pemukiman. Mayat dalam kondisi mengenaskan itu, ditemukan pertama kali oleh Fatta (50) warga Desa Tambun dalam posisi tertelungkup, yang hampir seluruh tubuhnya dipenuhi belatung.

Berdasarkan keterangan Fatta dilokasi TKP, pertama kali menemukan mayat dengan tinggi sekitar 150 cm tersebut, berawal saat dirinya bermaksud membersihkan kebun miliknya. Kemudian ia mencium bau tak sedap. Penasaran dengan bau tersebut, kemudian ia mencari sumber bau itu. Di luar dugaannya, ternyata bau busuk yang menyengat tersebut menurut Fattah adalah bau bangkai manusia.

"Awalnya saya menyangka bau busuk, adalah bau sapi saya yang mati. Tapi saat saya menuju ke tempat dimana sapi saya, biasa saya ikat ternyata bukan, melainkan bau mayat manusia," ujar Fatta.

Panik dengan penemuan mayat tersebut, Fattah pun akhirnya mengurungkan niat untuk membersihkan kebunnya. Ia bergegas melaporkan hal tersebut kepada salah seorang anggota polisi yang dikenalnya.

"Saat itu juga saya langsung melaporkan penemuan mayat ke pak Umar yang kebetulan anggota polisi yang saya kenal," ujar Fatta lagi.

Dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Tolitoli, untuk kesimpulan sementara diduga mayat tersebut tewas akibat bunuh diri. Karena bagian leher korban ditemukan seutas tali yang melilit. Apalagi di sekitar itu terapat sebuah pohon yang berada tepat di atas mayat saat ditemukan.

Selain seutas tali, di sekitar mayat korban juga ditemukan secarik kertas yang bertuliskan sejumlah nomor HP, yang kemudian diamankan polisi untuk dijadikan bahan untuk mengembangkan kasus tersebut. Awalnya polisi juga kesulitan mengetahui identitas korban.

Bahkan untuk mencari tahu identitas korban tersebut polisi sempat memanggil lurah untuk mencari infromasi warganya yang hilang, namun tidak berhasil.

Namun tak lama berselang setelah mayat tersebut dievakuasi, akhirnya aparat kepolisian berhasil menemukan identitas korban yang ternyata bernama Anstri (25) warga Desa Sandana.

"Satu bulan terakhir ini, berdasarkan keterangan dan informasi yang kami dapatkan, korban yang masih berusia 25 tahun ini menetap di Desa Sandana Kecamatan Galang," terang Kasat Reskrim Polres Tolitoli kepada Radar Sulteng saat dikonfirmasi melalui HP-nya Senin kemarin. (radarsulteng/ yus)

Program Pelayanan Kesehatan Gratis Dievaluasi oleh Pemkab Buol

2010-02-09T01:19:00.000+08:00

Selasa, 9 Februari 2010

Program Pelayanan Kesehatan Gratis Dievaluasi oleh Pemkab Buol

BUOL - Untuk memantapkan penerapan program pelayanan kesehatan gratis yang dicanangkan sejak 1 Januari lalu, Senin kemarin (8/2) Pemkab Buol melakukan evaluasi. Bentuk evaluasi dengan menggelar rapat kerja kesehatan daerah yang melibatkan Dinas Kesehatan, Menejemen RSU, seluruh kepala Puskesmas, bahkan unsur Muspida serta kepala dinas terkait dengan program tersebut.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Buol H Amran Batalipu SE.MM di halaman Rumah Sakit Umum (RSU) Buol. Terungkap sejumlah kendala yang dihadapi oleh RSU dan seluruh Puskesmas, Pustu, Polindes saat kepala RSU dan seluruh Puskesmas. Mereka diberi kesempatan untuk memaparkan perkembangan maupun kendala yang dihadapi unit pelayanan tersebut selama diterapkannya kesehatan gratis.

Kepala RSU Buol, dr Syafriudin Puili pada kesempatan itu mengemukakan, sejak diterapkannya kesetahan gratis, terjadi peningkatan pasien yang cukup signifikan. Sehingga membuat tim medis yang jumlahnya masih terbatas, harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan maksimal

“Dalam program ini, tim medis dituntut untuk bekerja esktra memberikan pelayanan maksimal. Olehnya, seiring dengan tuntutan tersebut, insentif perlu juga ditingkatkan. Sebab kurangnya insentif akan berdampak pada kinerja tim medis,” ungkap Syafriudin.

Sementara seluruh para kepala Puskesmas pada kesempatan itu, tampaknya kompak membeberkan kendala yang dihadapi masing-masing Puskesmas, adalah minimnya anggaran oprasional, masih kurangnya tenaga medis di kecamatan serta masih adanya Puskesmas yang kondisi fisik bangunannya cukup memprihatinkan.

“Olehnya, pada kesempatan ini, kami minta kepada Bupati sebagai pengambil kebijakan, untuk segera mempercepat dipenuhinya kebutuhan dokter maupun tenaga perawat terlebih terpenuhinya anggaran oprasional bagi Puskesmas,” pinta kepala Puskesmas Kecamatan Karamat.

Menanggapi penyampaian tersebut, Bupati Buol Amran Batalipu mengatakan, dirinya selaku bupati akan sesegera mungkin mengatasi sejumlah masalah tersebut. Ini tujuannya agar program kesehatan gratis, tetap berjalan dengan baik. Ia juga berjanji sesegera mungkin menyelesaikannya.

“Untuk masalah peningkatan insentif bagi tim medis, selaku bupati saya sangat merespon keinginan itu. Saya meminta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPK serta aparat hukum untuk membahas hal ini. Jika keinginan meningkatkan insentif itu tidak bertentangan dengan aturan hukum, bismillah saja. Kami sangat merespon keinginan itu,” tegas Amran.

Untuk mempercepat realisasi peningkatan insentif tersebut, Bupati juga menantang instansi terkait untuk segera melakukan rapat koordinasi membahas besaran jumlah insentif tersebut, agar secepatnya bisa direaliasasikan. Sementara mengatasi masalah keterbatasan jumlah tim medis, Bupati meminta kepada dinas teknis untuk melakukan publikasi perekrutan tenaga honor.

“Mengatasi masalah kekurangan tenaga medis, saya minta kepada dinas teknis melakukan perekrutan, kalo perlu rekrut tenaga medis yang sudah pensiun sebagai PTT. Saya selaku bupati siap meng SK-kan. Jika masih kurang, umumkan dimedia, koran dan radio bahwa Pemkab Buol butuh tenaga medis untuk dijadikan tenaga honor yang langsug di SK kan oleh Bupati,” saran Amran.

Menanggapi masalah sarana infrastruktur serta biaya oprasional, menyarankan agar Dinas Kesehatan mengajukan anggaran yang memadai yang cukup untuk mengatasi masalah kekurangan anggaran.

“ Saya akan memperjuangkan langsung pengajuan anggaran tersebut agar tidak terpangkas karena rasionalisasi anggaran. Namun jika ini terealisasi saya juga meminta kepada seluruh pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tandas Amran. (radarsulteng/ yus)

Tersangka Korupsi Pajak Dipindah ke Buol

2010-02-04T02:58:00.000+08:00

Kamis, 4 Februari 2010

Tersangka Korupsi Pajak Dipindah ke Buol

DUA tersangka kasus dugaan korupsi pajak di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Darna dan Syamsul Umar dipindahkan ke Buol, siang kemarin (3/2). Saat dijemput di Rutan Palu, kemudian dibawa ke Buol para tersangka ini didampingi tiga jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Buol.

Saat di Buol, para tersangka ini akan ditahan di Rutan Leok. Pemindahan para tersangka ini dilakukan karena dalam waktu dekat perkara kedua tersangka akan disidangkan di Pengadilan Negeri Buol.

Proses pemindahan kedua tersangka dibarengi pelimpahan berkas dari penyidik Kejati Sulteng ke penuntut umum Kejari Buol.

Sebelum dipindahkan ke Buol, kedua tersangka sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan melalui pengacaranya. Namun, permohonan tersebut tidak dipenuhi Kejaksaan Tinggi Sulteng. Alasan penolakan itu kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Puji Harjono, SH, MM adalah demi untuk kelancaran proses persidangan. “Kalau dikabulkan pasti ditanya kenapa dikabulkan pak. Kalau ditolak ditanya juga kenapa ditolak,” gurau mantan Kajari Blitar, Jawa Timur itu.

Menurut Harjono, saksi kedua tersangka sekitar tiga puluhan orang. Para saksi ini diperiksa selama proses penyidikan hingga perampungan berkas perkara. Selama proses penyidikan itu pula, Kejati telah menyita sejumlah aset pribadi dua tersangka. Di antaranya, untuk tersangka Darna, asetnya yang diamankan antara lain, satu unit mobil truk Dina Ryno merah, satu unit sepeda motor, satu buah kos-kosan yang beralamat di Buol serta sebuah rumah dan tanah kosong yang terletak di Kelurahan Balaroa, Palu Barat.

Sementara dari tangan Syamsul yang diamankan antara lain, seperangkat alat musik band, satu buah dan sebidang tanah di Buol.

Khusus untuk barang bergerak seperti mobil dan motor serta alat musik kini diamankan di Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara) Palu.

“Kalau rumah dan tanah itu kan sudah kita letakkan sita atas tanah barang-barang tersebut. Tapi lampiran barang sitaan itu sudah kita lampirkan juga dalam berkas perkara yang dikirim ke Buol,” jelas Puji.

Berdasarkan hasil perhitungan Kejati, kerugian negara yang dilakukan Darna dan Syamsul mencapai sekitar Rp5,1 miliar. “Keduanya membagi dua uang itu. Darna Rp2,5 miliar, Syamsul juga Rp2,5 miliar,” jelas Puji lagi.

Kasus ini terungkap setelah pihak kantor pajak Buol menyurati beberapa pengusaha. Surat tersebut berisi penyampaian adanya tunggakan pajak. Para pengusaha itu kemudian protes karena merasa telah menyetor kewajiban mereka. Pengusaha ini kemudian menunjukkan bukti validasi penyetoran pajak yang mereka terima dari Syamsul Umar. Ternyata bukti itu merupakan bukti fiktif. Sebab sesungguhnya Syamsul Umar tidak pernah menyetorkan uang itu ke kantor wilayah perpajakan. (radarsulteng/ mda)

Kejati Ekspose Kasus Ketua DPRD Tolitoli, Masih Perlu Pendalaman

2010-02-03T02:46:00.000+08:00

Rabu, 3 Februari 2010

Kejati Ekspose Kasus Ketua DPRD Tolitoli, Masih Perlu Pendalaman

PALU- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menggelar ekpose kasus soal dugaan ijazah palsu yang disangkakan pada Ketua DPRD Tolitoli, Aziz Bestari. Hasilnya, disimpulkan kasus itu masih perlu pendalaman.

Gelar perkara yang dipimpin Kepala Kejati (Kajati) Sulteng Suwarsono SH dan Wakajati Sulteng, A Kadiroen SH dihadiri seluruh Asisten dan beberapa jaksa di Kejati. Cukup lama ekspose yang digelar di ruang rapat khusus itu dilaksanakan. Sejak pukul 10.00 pagi hingga menjelang pukul 15.00 sore.

Wakajati A Kadiroen yang ditemui usai ekspose kasus mengatakan, kesimpulan hasil ekspose kasus, perlu ada pendalaman terhadap duduk perkara tersebut.

Hal senada diungkapkan pula Asisten Intelijen (Asintel) DI Somba SH.

Kata Somba, sangat diperlukan pendalaman kasus untuk mengetahui letak permasalahan yang sebenarnya mengenai objek dan subjek kasus. “Perlu dicaritahu dan didalami. Apakah dia (Aziz) yang memalsukan atau ada pihak lain yang turut memalsukan,” jelas Somba.

Itu untuk memperjelas kasus posisi, meski Aziz telah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada kemungkinan ditemukannya tersangka baru. “Kita lihat saja perkembangannya,” ujar Somba.

Dari hasil penelusuran berkas tahap I yang dikirim Polda Sulteng ke Kejati beberapa waktu lalu, telah disikapi Kejati dengan mengirim balik berkas P-18 (pemberitahuan agar berkas perlu dilengkapi lagi,red) ke penyidik Polda Sulteng pada sepekan yang lalu.

Kemungkinan dalam waktu dekat juga Kejati akan mengirim pula berkas P-19 (petunjuk untuk dilengkapi,red) ke penyidik Polda sebagai tindak lanjut untuk melengkapi berkas yang telah dinyatakan harus dilengkapi oleh penyidik Polda.

Seperti apa isi petunjuk yang diberikan ke Polda, pihak Kejati menolak menjelaskannya. “Itu materi penyidikan. Tidak boleh diekspose,” tegas Somba.

Aziz dilapor atas tuduhan pemalsuan ijazah STN yang dikantonginya. Ijazah itu menurut pelapor Moh Said Lamureke tidak sah. Alasannya tandatangan dalam ijazah itu diduga dipalsukan.

Sebab, Said yang bertindak sebagai pelapor dalam kasus pidana umum itu, merasa dirinya tidak pernah membubuhkan tandatangan dalam ijazah yang terbit di tahun tersebut. Sebab, pada 1973 sesuai tahun dalam ijazah tersebut ia belum menjabat kepala sekolah tetapi masih guru biasa. Said baru menjabat sebagai Kepala Sekolah tiga tahun kemudian. Tepatnya pada 1976 sampai 1981. (radarsulteng/ mda)

Kepala SDN 1 Kalangkangan di Tolitoli Masuk RS

2010-01-28T09:25:00.000+08:00

Kamis, 28 Januari 2010

Kepala SDN 1 Kalangkangan di Tolitoli Masuk RS
Tertekan karena Ancaman Ketua DPRD Tolitoli

PALU– Kepala SDN 1 Kalangkangan Tolitoli, Badaria, Rabu (27/1) kemarin terpaksa harus dirawat di rumah sakit (RS) Bhayangkara Polda Sulteng. Badaria didiagnosa stroke setelah didatangi orang suruhan Ketua DPRD Tolitoli, Azis Bestari.

Suaib A Taslim, suami Badaria, ditemui di RS Bhanyangkara mengungkapkan bahwa istrinya mulai sakit saat didatangi orang suruhan Azis. Badaria bahkan sempat dirawat di rumah sakit Tolitoli pada Jumat (22/1), sehari setelah rombongan Aziz Bestari mendatangi Badaria. Kedatangan ke rumah Badaria untuk meminta tandatangan legalisir ijazah SD milik Aziz Bestari.

“Istri saya diancam kalau tidak mau tandatangan legalisir ijazah. Orang Aziz Bestari mengancam akan membawakan satu patroli polisi,” tuturnya.

Selama semalam itu ujar Suaib, istrinya tiga kali didatangi pihak dari Aziz Bestari untuk meminta istrinya menandatangani legalisir ijazah. Karena Badaria merasa khawatir, masalah itu terpaksa mereka laporkan ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. “Istri saya tidak mau menandatangani legalisir ijazah. Karena nama sekolahnya berbeda, SDN 2 bukan SDN 1 tempat istri saya menjabat kepala sekolah. Sementara SDN 2 itu ada di Tolitoli. Istri saya tidak mau ambil risiko dikemudian hari berurusan dengan hokum. Makanya dia tidak mau tandatangan,” ungkapnya.

Suaib mengatakan, istrinya terkena stroke sehingga beberapa bagian tubuhnya sulit digerakkan. Tekanan darahnya naik setelah mendapat tekanan dari pihak Aziz Bestari, yang memaksa untuk menandatangani legalisir ijazah.

“Kami pilih dirawat di rumah sakit di Palu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,” ujarnya.

Suaib menegaskan, istrinya tidak mau menandatangani legalisir ijazah bukan karena ada penekanan atau suruhan siapa-siapa, tapi karena istrinya tidak mau menyalahi prosedur.

Dihubungi via ponsel, koordinator bidang Humas tim sukses Aziz Bestari, Husni A Bukayer SH, membantah jika pihak Aziz Bestari melakukan intimidasi atau mengancam kepala SDN 1 Kalangkangan Badaria.

Pihak Aziz tegas Husni, hanya meminta kepada Kepala SDN 1 Kalangkangan untuk menandatangani legalisir ijazah SD Aziz Bestari, karena sudah empat hari ijazah itu belum juga ditandatangani. Makanya Kamis malam itu, beberapa orang bertamu ke rumah Kepala SDN 1 Kalangkangan untuk meminta menandatangani legalisir ijazah.

“Kami bertamu baik-baik dan diterima ibu kepala sekolah dan keluarganya baik-baik juga. Kedatangan kami hanya minta ibu menandatangani legalisir ijazah, karena sudah sesuai prosedur. Bahkan, kami juga sudah membawa rekomendasi dari Sekretaris Dinas Pendidikan Tolitoli. Tapi kepala sekolah juga tidak mau menandatangani. Malah pihak Aziz dilapor ke polisi karena perbuatan tidak menyenangkan,” jelasnya.

Sebenarnya ujar Husni, kepala sekolah itu shock hingga sakit, bukan karena ada tekanan dari pihak Aziz Bestari. Tapi karena ada tekanan dari orang-orang tertentu, yang pastinya yang memiliki jabatan untuk menolak menandatangani legalisir ijazah Aziz Bestari.

“Kami menduga ada pihak-pihak tertentu, yang tidak lain lawan politik Aziz Bestari yang melakukan penekanan terhadap kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah tidak tahu harus mengambil kebijakan yang mana. Sudah pasti lawan-lawan politik Aziz yang bermain di belakangnya,”duga Husni. (radarsulteng/ ron)

Dakwaan Korupsi Pajak Rampung, Dua Tersangka Akan Disidang di PN Buol

2010-01-28T09:24:00.000+08:00

Kamis, 28 Januari 2010

Dakwaan Korupsi Pajak Rampung, Dua Tersangka Akan Disidang di PN Buol

PALU- Tidak lama lagi kasus dugaan korupsi pajak senilai Rp3,8 miliar di Buol akan segera disidangkan. Tim penyidik Kejati Sulteng sudah merampungkan dakwaannya. Dan kini sudah dinaikkan ke penuntutan. “Sudah kelar. Sudah dinaikkan ke penuntutan,” jelas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Puji Harjono SH.

Rencananya, berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejari Buol untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Buol. Melihat latar belakang lokasi kejadian serta banyaknya saksi yang berdomisili di Buol menjadi alasan dasar sampai kasus itu harus disidangkan di PN Buol.

“Terkecuali mungkin pasal 84 KUHAP (kewenangan PN mengadili) ya mungkin aja kita bisa sidangkan di sini. Tapi ini kan dilihat dari locus delict serta saksi-saksi yang ada. Sebagian besar saksi kan tinggalnya di Buol,” jelas Puji.

Kemungkinan besar dalam proses persidangan nanti, penuntut umumnya akan ditangani langsung oleh jaksa dari Kejari Buol. Tiga jaksa akan ditunjuk untuk mendakwa Darna dan Syamsul. “Jaksa itu satu. Nggak ada beda. Jaksa dari Kejati ataupun dari Kejari Buol semuanya punya kewenangan yang sama sebagai penuntut umum. Yang terpenting cukup alat buktinya siap sidang,” tandas Puji lagi.

Jika disidangkan di PN Buol, berarti kedua tersangka yakni Darna dan Syamsul Umar yang selama ini menjalani masa tahanan di Rutan Palu pun akan dipindahkan ke Rutan Leok di Buol. Mengenai itu kata Puji nantinya akan dilakukan apabila setelah berkas kedua tersangka dilimpahkan ke Buol.

Seperti diketahui, sejak menjalani proses pihak Kejati Sulteng telah melakukan penyitaan sejumlah harta tersangka. Harta sitaan itu dijadikan barang bukti untuk mendukung proses hukum yang ada.

Sementara itu, tampak kemarin kuasa hukum Darna, Idris Lampedu SH melakukan koordinasi dengan pihak Kejati mengenai proses persidangan Darna dan Syamsul. Pengacara itu, tampak memberikan keterangan terkait posisinya sebagai kuasa hukum untuk tersangka Darna.

Sementara pengacara Syamsul Umar, yang selama ini diketahui Amat Entedaim SH tidak tampak di Kejati. Informasi yang diperoleh, Amat Entedaim telah menyatakan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum bagi Syamsul Umar.

Kerugian negara yang diduga ditimbulkan oleh perbuatan Darna dan Syamsul mencapai sekitar Rp3,8 miliar. Dana tersebut adalah dana yang berasal dari pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPH (Pajak Penghasilan) yang disetorkan para pengusaha periode 2008. (radarsulteng/ mda)

Lagi, Ketua DPRD Tolitoli Dipolisikan

2010-01-26T14:05:00.000+08:00

Selasa, 26 Januari 2010

Lagi, Ketua DPRD Tolitoli Dipolisikan

TOLITOLI – Azis Bestari kena sial lagi. Dugaan kasus ijazah palsu yang melilit dirinya kian berbuntut panjang. Pasalnya, ketua DPRD Tolitoli ini kembali diadukan ke polisi oleh Suaib A Taslim. Suaib diketahui suami dari Badaria, Kepala SDN 1 Kalangkangan.

Dilaporkannya Azis Bestari ke polisi oleh Suaib, berawal dari kedatangan Aziz Bestari beserta rombongan guna meminta melegalisir ijazah SD milik Azis. Kedatangan rombongan itulah membuat keluarga Suaib keberatan. Dan Minggu (24/1) lalu laporan polisi dengan delik aduan perbuatan tidak menyenangkan, resmi didaftarkan di Polres Tolitoli.

Dilaporkannya ketua DPRD ke polisi, menurut Suaib terpaksa ia lakukan. Sebab, kedatangan Aziz dan rekan-rekannya di kediaman mereka, membuat ia dan keluarganya merasa tertekan. Bahkan istrinya (Badaria,red) menjadi shock dan langsung dilarikan ke rumah sakit, saat didatangi oleh puluhan orang.

Menurut Suaib, terkait laporannya tersebut, dirinya sempat dimintai keterangan beberapa jam oleh polisi. Palapor dipeirksa di salah satu ruangan Sat Reskrim Polres.

“Saya diperiksa mulai malam sampai jam empat subuh,” kata Suaib kepada Radar Sulteng saat ditemui di teras VIP RSU Mokopido, Senin kemarin (25/1) sembari memperlihatkan secarik kertas perihal Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) bernomor: STPL/18/2010/KaSPK. Tertanggal 24 Januari.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tolitoli AKP, Tri Okta Sik, saat dimintai keterangan mengenai hal tersebut, membenarkan adanya laporan itu. Bahkan pihaknya sedang melakukan pendalaman kasus itu melalui proses penyelidikan.

“Iya, memang ada laporan tentang Azis Bestari dan kawan-kawan. Delik aduannya mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Ini terkait pemintaan tandatangan legalisir foto copy ijazah SD, yang tidak ditandatangani oleh kepala sekolah,” terang Kasat Reskrim via pesan singkatnya (SMS,red).

Sedangkan Azis Bestari yang dihubungi koran ini mengenai laporan polisi tersebut, mengatakan bahwa laporan itu sifatnya wajar dan menjadi hak setiap warga negara untuk melapor ketika merasa terganggu. Oleh karena itu menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dirinya akan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Disinggung soal kedatangannya ke kediaman kepala sekolah bersama rombongan dan meminta tandatangan legalisir ijazah SD, Aziz mengatakan sebenarnya kedatangan dirinya hanya untuk meminta penjelasan. Karena kepala sekolah (Badariah,red) tidak bersedia menandatangani, sehingga dirinya butuh penjelasan langsung dari yang bersangkutan.

Sebab sebelumnya jelas Aziz, orang yang dia utus untuk menandatangani ijazah sejak Senin (19/1) lalu, tidak berhasil meminta tandatangan legalisir dari Badariah. Saat itu, sekolah menyatakan bahwa ijazah SD milik Azis tidak teregister di SD 1 Kalangkangan, melainkan di SD 2 Kalangkangan. “Arahan untuk melegalisir ijazah tersebut ke SD 2

Kalangkangan pun telah kami lakukan. Namun pihak SD 2 menolak, dengan alasan saya lulus tahun 1968 dan pada tahun 1978, SD 2 tersebut berubah menjadi SD 1. Sehingga semua berkas ada di SD 1, bukan SD 2,” kata Azis menceritakan akar masalahnya.

Berbekal keterangan itulah, Aziz kembali memerintahkan timnya untuk ke SD 1 Kalangkangan.

Tidak hanya itu, Aziz juga menjelaskan berbagai cara telah dilakukannya hanya untuk medapatkan legalisir ijazah tersebut. Termasuk meminta surat penegasan dari Sekertaris Disdikpora Tolitoli, Urip Halim S.Pd dan Kadisdikpora Asmawir Hi Suti. Namun Kepala SD 1 Kalangkangan tetap bersikukuh dan tidak mau menandatangani legalisir ijazah SD milik Aziz tersebut.

Hingga saat ini, ijazah milik Aziz tersebut belum juga terlegalisir. Pasalnya sejak Jum’at lalu Badaria terbaring sakit di rumah sakit, yang menurut keterangan pihak keluarga akibat shock karena masalah tersebut. (radarsulteng/ yus)

Jhonly Uirianto Kembali Pimpin DPC PDIP Tolitoli

2010-01-25T14:03:00.000+08:00

Senin, 25 Januari 2010

Jhonly Uirianto Kembali Pimpin DPC PDIP Tolitoli
Hasil Konfercab Picu Perpecahan

TOLITOLI – Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDIP Tolitoli yang digelar Sabtu (23/1) di hotel Suryadi, diharapkan oleh seluruh kadernya dapat berlangsung demokratis dan menghasilkan keputusan terbaik. Keputusan yang dapat diterima oleh seluruh pengurus. Tapi ternyata keputusan itu jauh dari harapan.

Pasalnya, hasil Konfercab yang kembali memutuskan Jhonly Uirianto untuk kembali memimpin PDIP Tolitoli secara aklamasi lima tahun kedepan, dianggap oleh sebagian besar pengurus sebagai konfrensi akal-akalan dan sarat dengan permainan tidak fair.

Indikator yang menjadi alasan bagi sebagian besar pengurus sehingga proses pemilihan tersebut dianggap kotor, karena adanya proses pada tahapan Konfercab yang sengaja dimanipulasi. Tujuannya agar proses pemilihan ketua DPC berlangsung secara aklamasi, dan bukan mekanisme voting seperti yang diharapkan oleh sebagian besar pengurus.

“Konfercab kali ini kami anggap tidak demokratis. Selain tidak menggunakan Tatib, pemilihan sengaja diatur untuk memunculkan satu nama saja. Sehingga keputusan yang memenangkan Jhonly, kami anggap tidak legitimeid,” kata ketua panitia Konfercab, Prana Jaya Rais.

Menurut Prana, dirinya diangkat menjadi ketua panitia, selain tidak dibekali dengan SK, juga dilanggar kewenangannya sebagai orang yang bertanggung jawab melaksanakan Konfercab. “Saya sama sekali tidak difungsikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,” tambah Prana.

Seperti halnya pengakuan sekertaris PAC Ogodeide, Rahmadi Manggona. Kepada Radar Sulteng, ia membeberkan proses pemilihan tersebut penuh rekayasa. Pasalnya, pada proses Musyawarah Anak Cabang (Musancab) menurut dia, ketua PAC Jhonly Uirianto atau yang akrab disapa Liu sengaja tidak menggelar rapat. Melainkan hanya menyodorkan berita acara kepada pengurus untuk ditandatangani. “Inti dari berita acara yang disodorkan untuk ditandatangani tersebut, masing-masing PAC hanya mengusung satu nama, yaitu dirinya (Liu,red) untuk bertarung pada Konfercab,” ungkap Rahmadi sembari menambahkan sehingga saat digelar Konfercab berdasarkan berita acara hasil Musancab tersebut, maka Konfercab digelar secara aklamasi.

Senada dengan Rahmadi, Anton, Ketua PAC Dako Pemean saat berlangsungnya Konfercab juga mengaku, bahwa dirinya dikunjungi oleh Sekretaris DPC Eky Rasyid SH kemudian disodori berita acara hasil Musancab untuk ditandatangani. Padahal menurutnya, tidak pernah dilaksanakan Musancab tersebut.

Begitu juga pengakuan Kasman Ketua PAC Tolitoli Utara yang mengatakan, meski dilakukan Musancab, namun saat itu peserta tidak kuorum. Mestinya menurut Kasman, anggota yang hadir seharusnya minimal 7 orang. Namun yang ada saat itu hanya empat anggota, dan ketua PAC Liu tetap ngotot melaksanakan Musancab.

Rahmadi juga menambahkan, parahnya lagi saat Konfercab berlangsung, sebagian besar pengurus PAC yang ingin mengungkapkan kejanggalan yang terjadi. Namun tidak diberi ruang oleh pengurus DPD yang memimpin rapat tersebut.

Olehnya atas masalah tersebut sebagian besar pengurus DPC menganggap hasil konfercab tidak legitimeid dan cendrung menciptakan peluang perpecahan di tubuh DPC PDI Tolitoli. Ditambah lagi hampir sebagian besar pengurus, tidak lagi menginginkan Liu kembali meminpin DPC PDIP Tolitoli. (radarsulteng/ yus)