Program Pelayanan Kesehatan Gratis Dievaluasi oleh Pemkab Buol

Selasa, 9 Februari 2010

Program Pelayanan Kesehatan Gratis Dievaluasi oleh Pemkab Buol


BUOL - Untuk memantapkan penerapan program pelayanan kesehatan gratis yang dicanangkan sejak 1 Januari lalu, Senin kemarin (8/2) Pemkab Buol melakukan evaluasi. Bentuk evaluasi dengan menggelar rapat kerja kesehatan daerah yang melibatkan Dinas Kesehatan, Menejemen RSU, seluruh kepala Puskesmas, bahkan unsur Muspida serta kepala dinas terkait dengan program tersebut.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Buol H Amran Batalipu SE.MM di halaman Rumah Sakit Umum (RSU) Buol. Terungkap sejumlah kendala yang dihadapi oleh RSU dan seluruh Puskesmas, Pustu, Polindes saat kepala RSU dan seluruh Puskesmas. Mereka diberi kesempatan untuk memaparkan perkembangan maupun kendala yang dihadapi unit pelayanan tersebut selama diterapkannya kesehatan gratis.

Kepala RSU Buol, dr Syafriudin Puili pada kesempatan itu mengemukakan, sejak diterapkannya kesetahan gratis, terjadi peningkatan pasien yang cukup signifikan. Sehingga membuat tim medis yang jumlahnya masih terbatas, harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan maksimal

“Dalam program ini, tim medis dituntut untuk bekerja esktra memberikan pelayanan maksimal. Olehnya, seiring dengan tuntutan tersebut, insentif perlu juga ditingkatkan. Sebab kurangnya insentif akan berdampak pada kinerja tim medis,” ungkap Syafriudin.

Sementara seluruh para kepala Puskesmas pada kesempatan itu, tampaknya kompak membeberkan kendala yang dihadapi masing-masing Puskesmas, adalah minimnya anggaran oprasional, masih kurangnya tenaga medis di kecamatan serta masih adanya Puskesmas yang kondisi fisik bangunannya cukup memprihatinkan.

“Olehnya, pada kesempatan ini, kami minta kepada Bupati sebagai pengambil kebijakan, untuk segera mempercepat dipenuhinya kebutuhan dokter maupun tenaga perawat terlebih terpenuhinya anggaran oprasional bagi Puskesmas,” pinta kepala Puskesmas Kecamatan Karamat.

Menanggapi penyampaian tersebut, Bupati Buol Amran Batalipu mengatakan, dirinya selaku bupati akan sesegera mungkin mengatasi sejumlah masalah tersebut. Ini tujuannya agar program kesehatan gratis, tetap berjalan dengan baik. Ia juga berjanji sesegera mungkin menyelesaikannya.

“Untuk masalah peningkatan insentif bagi tim medis, selaku bupati saya sangat merespon keinginan itu. Saya meminta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPK serta aparat hukum untuk membahas hal ini. Jika keinginan meningkatkan insentif itu tidak bertentangan dengan aturan hukum, bismillah saja. Kami sangat merespon keinginan itu,” tegas Amran.

Untuk mempercepat realisasi peningkatan insentif tersebut, Bupati juga menantang instansi terkait untuk segera melakukan rapat koordinasi membahas besaran jumlah insentif tersebut, agar secepatnya bisa direaliasasikan. Sementara mengatasi masalah keterbatasan jumlah tim medis, Bupati meminta kepada dinas teknis untuk melakukan publikasi perekrutan tenaga honor.

“Mengatasi masalah kekurangan tenaga medis, saya minta kepada dinas teknis melakukan perekrutan, kalo perlu rekrut tenaga medis yang sudah pensiun sebagai PTT. Saya selaku bupati siap meng SK-kan. Jika masih kurang, umumkan dimedia, koran dan radio bahwa Pemkab Buol butuh tenaga medis untuk dijadikan tenaga honor yang langsug di SK kan oleh Bupati,” saran Amran.

Menanggapi masalah sarana infrastruktur serta biaya oprasional, menyarankan agar Dinas Kesehatan mengajukan anggaran yang memadai yang cukup untuk mengatasi masalah kekurangan anggaran.

“ Saya akan memperjuangkan langsung pengajuan anggaran tersebut agar tidak terpangkas karena rasionalisasi anggaran. Namun jika ini terealisasi saya juga meminta kepada seluruh pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tandas Amran. (radarsulteng/ yus)