Komisi Bangkit Tolitoli (KBT) Desak Pemkab Lakukan Testing CPNS Ulang

Jumat, 11 Desember 2009

Komisi Bangkit Tolitoli (KBT) Desak Pemkab Lakukan Testing CPNS Ulang


TOLITOLI- Komisi Bangkit Tolitoli (KBT) mendesak Pemerintah untuk melakukan testing ulang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sekaligus menyarankan DPRD Tolitoli untuk mengkaji dan melakukan Hak Angket akan hal tersebut. Ketua KBT jasmine mengungkapkan bahwa “dalam rangka Hari Anti Korupsi (HAK) yang jatuh tanggal 9 Desember, ada baiknya tes CPNS yang lalu dibatalkan. “Sikap ini kami keluarkan untuk menghormati HAK, ini karena perbuatan suap di penerimaan CPNS yang merupakan salah satu bentuk praktek korupsi yang harus diberantas” katanya. “Kami KBT juga kuatir, jika tidak segera dibatalkan, pemda hanya akan melahirkan birokrat-birokrat yang korup dan tidak berpihak kepada publik” Kita ingin mengikis habis korupsi ini hingga ke akar-akarnya, maka kita harus mulai dari awal seperti penerimaan CPNS seperti sekarang ini,” katanya.

Testing CPNS yang baru saja dilaksanakan belum lama ini diikuti 1.659 orang, merupakan suatu yang harus dilaksanakan secara transparan agar publik bisa melakukan pengawasan secara langsung dan lebih akurat lagi. “Bagaimana kita mau percaya kalau ini tidak ada praktek KKN kalau peserta ngomong sana sini kalau tak punya uang, percuma mengikuti tes pasti tidak akan bisa lolos jadi CPNS”. Data-data telah kami miliki dan ini harus diselidiki lebih baik dengan melibatkan banyak pihak temasuk DPRD Tolitoli yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan birokrasi bermental baik. “Kami juga menghimbau agar DPRD Tolitoli mau mengsikapi ini dengan melakukan angket agar tes ini diulang alias testing ulang,” Papar Jasmin. Keterangan panitia menyebutkan, hasil tes CPNS akan diketahui sekitar tanggal 16 Desember 2009 padahal kalau mau transparan bisa kita ketahui lebih cepat dan jelas. Kami menduga ada akal-akalan, kalau pusatlah yang menentukan kelulusan itu.

Pusat itu hanya melegitimasi saja apa yang diajuhkan panitia dari daerah, tambahnya.

Seorang mantan anggota DPRD Tolitoli menyebutkan, biasanya kalau sudah ada tes CPNS sejumlah pejabat mulai kasak kusuk mengatur komunikasi untuk menggolongkan jagonya ke CPNS itu. Itu akal-akalan kalau mereka bilang pusat yang tentukan. Itu sudah mereka atur yang lulus baru dibawah pusat untuk dikeluarkan nomor induk pegawainya (NIP),” tandasnya.

Bersamaan dengan keluarnya komentar dari ketua KBT tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tolitoli juga melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi Kantor DPRD, untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui pernyataan sikap yang intinya antara lain, segera mengeluarkan rekomendasi terkait dengan bank century ke Pemerintah pusat baik melalui surat, media cetak dan media elektronik. Juga meminta seluruh anggota DPRD Tolitoli sebagai keterwakilan masyarakat, agar tetap konsisten dan memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam menjalankan fungsinya serta professional dalam hal mengawal kebijakan- kebijakan Pemda Kabupaten Tolitoli. juga menghimbau kepada Pemda Kabupaten Tolitoli selaku penyelenggara pemerintahan untuk bersikap professional, dalam meyelenggarakan pemerintahan, termasuk dalam hal penerimaan CPNS dengan jujur dan bersih, juga kembali merevitalisasi semangat kepatriotan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tetap

mengedepankan kecerdasan spiritual dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Abdi Negara.

HMI dalam pernyatan sikap juga menyampaikan himbauan ke Kepolisian untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kritis dan sensitive terhadap berbagai problematika serta mampu mempublikasikan/ mensosialisasikan peraturan-peraturan menyangkut pelayanan public jauh sebelum aturan tersebut diterapkan, khususnya dalam pelayanan Lalu Lintas. Selain itu HMI juga menghimbau pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri agar senantiasa konsisten terhadap nilai- nilai independesi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga hukum yang adil, jujur dan bersih dari penyakit-penyakit sosial.(radarsulteng/ yus)