Menteri Dalam Negeri Diminta Tunda Pilkada Tolitoli

Kamis, 29 Juli 2010 | 01:31 WIB

Menteri Dalam Negeri Diminta Tunda Pilkada Tolitoli



TEMPO Interaktif, Tolitoli – Sebanyak 13 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tolitoli, Sulawesi Tengah, Rabu (28/7), menyurati Menteri Dalam Negeri meminta penundaan kembali pelaksanaan pemungutan suara pilkada Tolitoli yang rencananya digelar Sabtu (31/7).

Dari ke-13 anggota Dewan itu, tujuh orang berasal dari Fraksi Partai Karya Peduli Bangsa (FPKPB), tiga dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dua dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Para legislator dari PKPB itu masing-masing Aziz Bestari, Rahmat Ali, Muslimin, Hasri H Mutalib, Yusuf Rante Tadung, Nasarudin Menteng, dan Harna H Ardy. Sedangkan dari PPP adalah Abd Rahman H Budding, Arifin Rarumpang, dan Elyas. Sementara dari PPRN yaitu Faisal Alatas dan Hamsah Puluhulawa.

Terdapat lima poin yang menjadi pertimbangan dilayangkannya surat bernomor 176/344/SET.DPRD/TL/2010, tanggal 27 Juli 2010 ini. Di antaranya adalah kertas surat suara yang akan digunakan pada Pilkada Tolitoli dinilai cacat hukum sehingga apabila kertas surat suara itu dipakai saat pemungutan suara berlangsung maka hasilnya juga cacat hukum.

Selain itu juga dalam surat tersebut, ke-13 legislator ini memita agar pemungutan suara tidak dilaksanakan sebelum ada putusan dari PTUN Sulawesi Tengah, terkait sengketa dualisme DPD PPRN Tolitoli dalam mengusung pasangan calon saat tahapan pendaftaran Pilkada berlangsung.

Sebelumnya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Baharudin Hasan dan Abd Rahman menggugat Komisi Pemilihan Umum Tolitoli ke PTUN. Mereka menilai penolakan berkas pasangannya saat tahapan pendaftaran berlangsung itu tidak sesuai prosedur.

Sampai saat ini PTUN Sulawesi Tengah belum memutuskan kepengurusan DPD PPRN yang sah dalam menggusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Tolitoli karena masih dalam tahap proses persidangan.

Permintaan penundaan pilkada tersebut juga terkait rekomendasi Bawaslu RI yang meminta KPU Tolitoli agar memperbaiki administrasi cabup-cawabup, sebelum pilkada dihelat.

Alasan lain ke-13 legislator meminta penundaan pilkada karena menilai proses pemeriksaan ketua dan anggota KPU terkait dugaan tindak pidana pada pengadaan logistik pemilu belum diseriusi Polres Tolitoli.

Kepala Kepolisian Resor Tolitoli Ajun Komisaris Besar Ahmad Ramadhan mengatakan, terkait pemeriksaan anggota KPU Tolitoli karena dugaan tindak pidana pengadaan logistik pemilu tetap akan diproses sesuai peraturan yang berlaku. “Kita tunggu sampai Pilkada selesai. Baru kita konsentrasi pemeriksaan anggota KPU. Saat ini, konsentrasi kita masih tertuju pada pengamanan jelang dan paska Pilkada Tolitoli,” katanya.

Sementara itu Wakil Kepala Polda Sulawesi Tengah Komisaris Besar Dewa Parsana mengirim dua kompi tambahan sebagai perkuatan menyusul memanasnya situasi politik menjelang pelaksanaan pilkada di kabupaten penghasil cengkeh terbesar di Sulawesi ini. (http://www.tempointeraktif.com | M Darlis | ANTARA/Arief Priyono)

Tolitoli Kondusif Pascapembakaran Eks Kantor Bupati

28/07/2010 13:29 WIB

Tolitoli Kondusif Pascapembakaran Eks Kantor Bupati


Palu, (ANTARA) - Situasi keamanan di Wilayah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, kondusif pascapembakaran eks kantor bupati setempat oleh orang tak dikenal pada Selasa dini hari, hanya empat hari menjelang pilkada 31 Juli 2010.

"Alhamdulillah situasi aman dan kondusif," kata Kapolres Tolitoli AKBP Ahmad Ramadhan yang dihubungi ANTARA melalui telepon dari Palu, Rabu.

Dia mengatakan, kondusifnya situasi di wilayah itu dibuktikan dengan aktivitas perekonomian dan perkantoran masyarakat yang berjalan seperti biasanya.

Tak hanya lokasi vital, kata dia, pihaknya juga memfokuskan pengamanan di Kantor KPU Tolitoli, kantor pemerintahan, tempat logistik pilkada dan rumah bupati serta para calon bupati/wakil bupati.

Untuk mengantisipasi dan mencegah aksi anarkis seperti yang terjadi sebelumnya, pihaknya memperketat pengawasan terhadap warga yang lalu lalang di jalan raya pada malam hari, khususnya di atas pukul 23.00 Wita.

Kata dia, selain orangnya, barang bawaannya juga ikut diperiksa polisi dalam pengawasan lalu lintas warga di malam hari.

Pihaknya akan bertindak tegas dengan melakukan penahanan jika dalam pengawasan itu ada warga yang ditemukan membawa senjata tajam atau barang yang dicurigai membahayakan orang lain.

Sistem pengawasan pada malam hari di wilayahnya itu adalah dengan memasang benda keras di sejumlah jalan yang membentuk zig-zag untuk memperlambat laju kendaraan yang akan diperiksa.

"Kita periksa warga yang lalu lalang di atas pukul 23.00 Wita karena dinilai pada kondisi seperti inilah rawan terjadi pembakaran," kata Ahmad Ramadhan.

Selain mengawasi lalu lintas orang di jalan, pihaknya juga telah merazia seluruh kios atau toko yang menjual bensin eceran.

Dia menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya pembakaran fasilitas pemerintah yang terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Tolitoli.

Menurut dia, bensin eceran yang dijual di pinggiran jalan itu dianggap rawan untuk dijadikan bahan pembakaran, karena sangat mudah didapatkan.

"Hasilnya, sudah kita amankan dan sita ratusan liter bensin eceran ke markas kepolisian dari seluruh jajaran," katanya.

Menurut Ramadhan, penyitaan bensin eceran yang dimulai pada Selasa dini hari pascapembakaran eks kantor bupati dan Kantor Balai Desa Tinading Kecamatan Lampasio itu masih akan berlanjut hingga waktu yang tidak ditentukan.

"Saya sudah instruksikan seluruh Polsek untuk melakukan penyitaan bensin eceran," katanya.

Disamping itu, lanjut dia, pihaknya juga masih terus menggiatkan patroli di sejumlah titik lokasi yang dianggap rawan terjadi gangguan keamanan.

Sebelumnya, aksi anarkis dilakukan dari kubu salah satu pasangan calon bupati yang merusak, membakar logistik pilkada dan sejumlah kantor kecamatan serta sekretariat panitia pemilihan kecamatan di Tolitoli.

Hal ini dilakukan karena pengguguran calon tersebut akibat calon wakil bupatinya meninggal dunia sebelum pemilihan.

Oleh KPU pusat, pada awalnya menyatakan pasangan tersebut bisa mengikuti pilkada meski calon wakil telah meninggal tetapi KPU menganulir keputusan itu dan menggugurkan pasangan ini.

Kondisi inilah yang akhirnya menimbulkan ketidaksenangan pendukung pasangan nomor urut satu itu hingga mereka melakukan aksi anarkis.(http://www.antara-sumbar.com | tdy)

MASSA MINTA KETUA KPU TOLITOLI DIADILI

Rabu, 28 Juli 2010 12:11

MASSA MINTA KETUA KPU TOLITOLI DIADILI



TOLITOLI, 28/7 – Kemelut politik di Kabupaten Tolitoli – Sulawes Tengah belum menunjukan tanda-tanda mereda.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengajuan uji materil salah satu calon Azis Bestari, eskalasi di daerah penghasil cengkeh itu semakin meningkat.

Sejak Senin hingga Selasa (27/7) kemarin, ratusan massa pendukung Azis Bestari yang mengatasnamakan Komite Bangkit Tolitoli masih menduduki Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah itu.

‘’Sudah 2x24 jam massa menduduki secretariat KPU tolitoli, kami meminta dan mendesak aparat kepolisian agar segera menangkap dan mengadili ketua dan anggota KPU setempat, atas pelanggaran hukum pada Pilkada tolitoli,” jelas Mohamad Agussalim, Sekretaris Komite Bangkit Tolitoli via telpon pribadinya Selasa kemarin.

Menurut Agus, pihaknya akan tetap menduduki KPU Tolitoli, serta terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada Tolitoli berlangsung bersih dari rekayasa KPUD maupun intervensi penguasa daerah setempat.

Menurutnya Pemilu kepala daerah yang direncanakan 31 Juli 2010 itu, illegal, cacat hukum serta tidak aspiratif.

Ini karena pengadaan logistiknya illegal. Hasil pemeriksaan tiga anggota KPU, staf sekretariat dan Panwas Tolitoli sudah mengarah pada pelanggaran hukum.

‘’Dua kali sudah surat panggilan polres tidak diindahkan ketua Mansyur dan anggota Mahmud Nasir,” ungkapnya .

Agus juga menginformasikan bahwa hingga kini massa pendukung dari berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tolitoli masih terus berdatangan.

Terkait hal itu, Ketua KPU Sulteng Dr. Adam Malik yang dihubungi terpisah, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait pendudukan kantor KPU Tolitoli.

Olehnya kata Dr. Adam Malik, pihaknya akan segera mengecek semua kabar tersebut dari anggota KPU disana. Bersamaan dengan itu anggota KPU Sulteng lainnya Yahdi Basma selaku koordinator wilayah Tolitoli mengaku belum juga mengetahui peristiwa pendudukan massa tersebut. (http://beritapalu.org | BP013/BP005)

Polda Sulawesi Tengah Tambah ‘Energi’, Bensin Eceran Disita di Tolitoli

28 Juli 2010

Polda Sulawesi Tengah Tambah ‘Energi’, Bensin Eceran Disita di Tolitoli


PEMBAKARAN Fasilitas pemerintah kembali terjadi di Kabupaten Tolitoli. Hingga kini, tercatat 11 kantor pemerintah telah menjadi korban konstelasi politik di Kota Cengkeh itu. Peristiwa pembakaran kantor terjadi Selasa dinihari sekitar pukul 03.00 Wita. Kantor Desa Tinading, Kecamatan Lampasio dan gudang penyimpanan arsip kantor Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aset Daerah (DPKAD) Tolitoli nyaris ludes dilalap si jago merah, setelah orang tak dikenal mencoba menghilangkan dokumen-dokumen penting dan menggagalkan Pemilukada Tolitoli, 31 Juli mendatang.

Wujud kekesalan sekelompok orang untuk menggagalkan Pemilukada Tolitoli hanya dilampiaskan dengan pembakaran kantor. Maksudnya, apabila kantor itu terbakar, maka dokumen-dokumen di dalamnya, baik itu berupa dokumen Pemilukada maupun logistik Pemilukada ikut terbakar. Akibatnya, pemerintah atau KPU kesulitan untuk melaksanakan Pemilukada.

Kapolres Tolitoli, AKBP Ramadhan membenarkan bahwa motif pembakaran dua fasilitas pemerintah itu adalah upaya menggagalkan Pemilukada Tolitoli. “Benar, pembakaran itu adalah upaya menggagalkan Pemilukada,” ujar perwira dua melati itu. Dia menambahkan, untuk sementara, pihaknya telah mengamankan satu orang yang diduga kuat pelaku pembakaran. Pria itu diketahui bernama Rudi alias Ambon (25). Selain diduga kuat sebagai pelaku, Rudi merupakan DPO kasus pembakaran kantor Desa Kalangkangan belum lama ini.
“Sayangnya, hingga saat ini yang bersangkutan belum mengaku,” sebut Ramadhan.

Plt Kabid Humas Polda Sulteng, Kompol Kahar Muzakir kepada wartawan mengatakan, buntut dari aksi pembakaran Selasa dinihari itu, Kapolda Sulteng, Brigjend Pol M Amin Saleh menginstruksikan untuk menambah pasukan, berupa satu kompi Brimob dari Poso dan Tentena.
“Sekitar 105 personel Brimob lengkap dengan barakuda dan kendaraan lain dikerahkan ke sana. Bahkan, Kapolda sendiri akan turun langsung memantau situasi keamanan di Tolitoli,” ujar Kahar, Selasa (27/7).

Kahar melanjutkan, rencananya pasukan tambahan itu akan diberangkatkan ke Tolitoli tanggal 30 Juli mendatang.


SITA BENSIN ECERAN

Agar peristiwa pembakaran kantor pemerintah tak lagi terulang, Kapolres Tolitoli dalam waktu dekat akan melakukan razia terhadap pedagang bensin eceran. Bagi yang kedapatan menjual bensin, polisi akan menyitanya. Sebab, pelaku pembakaran menggunakan bensin eceran untuk melakukan aksinya. “Langkah ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir aksi pembakaran. Jika inisiatif ini tidak dilakukan, akan memberi peluang pada pelaku yang mencoba membakar fasilitas pemerintah,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan melakukan sweeping besar-besaran kepada pengendara di atas pukul 01.00 Wita.

Kapolres menyesalkan aksi pembakaran yang kembali terulang ini. Menurutnya, pihaknya telah melakukan upaya serta pengarahan kepada sejumlah kepala desa dan camat untuk memberdayakan kembali Siskamling atau ronda malam. Begitupula dengan Sat Pol PP. Saat kejadian, tak satupun anggota Pol PP yang berjaga-jaga. Padahal kantor itu berdekatan dengan kantor Pol PP.

Sebelumnya, aksi pembakaran pertama terjadi tanggal 1 Juni 2010. Saat itu, tujuh kantor camat di Kabupaten Tolitoli dibakar massa. Tak lama berselang, Kantor Lurah Sidoarjo dan kantor Desa Kalangkangan juga dibakar massa. Dari kasus tersebut, Polres Tolitoli telah menahan 38 orang yang diduga sebagai pelaku. Kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tolitoli. (http://www.harianmercusuar.com | Agus/Ramlan/Andri)

Jelang Pilkada Tolitoli, Bekas Kantor Bupati Dibakar

Selasa, 27/07/2010, 11:44 WIB

Jelang Pilkada Tolitoli, Bekas Kantor Bupati Dibakar


Aksi pembakaran fasilitas pemerintah di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, menjelang pilkada di daerah itu, 31 Juli 2010 kembali terjadi Selasa (27/7/2010) sekitar pukul 03.00 Wita yang dilakukan oleh orang tak dikenal.

Lokasi pembakaran kali ini adalah bekas kantor bupati di Kelurahan Baru. Kantor itu baru dua tahun ditinggal setelah pindah ke kantor baru di Kelurahan Nalu. Saat ini kantor tersebut dijadikan markas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

'Laporan yang saya terima kejadiannya sekitar pukul 03.00 Wita,' kata Kepala Satpol PP Tolitoli Dahri yang dihubungi dari Palu, Selasa.

Dia mengatakan, gedung yang dibakar yakni bekas kantin darma wanita yang sekarang dijadikan tempat penyimpanan arsip pemerintah setempat. Gedung semi permanen itu ludes terbakar hingga seluruh isinya tidak sempat diselamatkan.

'Iya, katanya rata dengan tanah,' kata Dahri, saat dihubungi sedang berada di Palu karena urusan dinas.

Lokasi kejadian hanya sekitar 10 meter dari gedung Satpol PP.

'Pos jaga itu ada di depan. Petugas ada di sana sementara pelaku datang dari belakang,' kata Dahri.

Dia mengatakan, kejadian itu bertepatan dengan waktu pergantian petugas jaga.

Menurut Dahri, api tidak merembes ke gedung utama sehingga tidak meludeskan seluruh berkas.

Selain bekas kantor bupati, Kantor Desa Tinading, Kecamatan Lampasio juga dibakar orang tak dikenal dalam waktu yang hampir bersamaan.

Menurut Dahri, kantor desa Tinading tersebut belum diketahui persis tingkat kerusakannya.

Aksi pembakaran menjelang Pilkada Tolitoli sudah ketiga kalinya terjadi yakni 1 Juni 2010 dini hari atau sehari menjelang pilkada dengan sasaran pembakaran logistik pilkada dan sejumlah kantor camat.

Pada 22 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 Wita, sebuah Sekolah Tehnik Menengah (STM) Swakarya juga dilempari bom molotov dan membakar bangku-bangku.

Sedangkan 27 Juli 2010 sekitar pukul 03.00 Wita, bekas kantor bupati dan kantor desa Tinading menjadi sasaran.

Dari rangkaian aksi tersebut, Polres Tolitoli telah menyerahkan 38 berkas perkara para tersangka ke Kejaksaan Negeri Tolitoli.(http://www.berita8.com | Am/At)