Senin, 15 Maret 2010
Kandidat Bacabup Tolitoli
PALU – Berbeda dengan empat daerah di Sulteng lainnya, seperti Poso, Tolitoli dan Touna, Partai Demokrat belum menjatuhkan pilihan untuk kandidat bupati yang akan diusung di Kabupaten Sigi. Partai Demokrat masih akan melakukan survei elektabilitas terhadap sejumlah kandidat yang mendaftar, mereka antara lain, Aswadin Randalembah, Rizali Djaelangkara, Ridwan Yalidjama serta Anwar Ponulele.
Menurut fungsionaris Partai Demokrat Sulteng, Lucy Shanti, survei yang dilakukan, untuk mendapatkan data objektif terhadap kandidat yang diusung. Data yang dimaksud katanya berkaitan dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas). ‘’Selain popular harus mempunyai tingkat keterpilihan yang tinggi,’’ jelasnya.
Kepastian penentuan calon bupati Sigi katanya, baru akan diketahui setelah hasil survei rampung. Lucy yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulteng ini, enggan merinci kepastian kandidat Bupati Sigi dari Partai Demokrat akan dipublish ke publik. ‘’Pada saatnya nanti akan diumumkan. Kita masih harus melakukan survei dulu,’’ elak mantan wakil ketua sementara DPRD Sulteng ini.
Di kabupaten Poso, Partai Demokrat telah menetapkan pasangan Piet Inkiriwang dan Samsuri, sedangkan di Kabupaten Tojo Unauna, Demokrat menjagokan Syamsudin Pay, berikutnya di Tolitoli, Partai Demokrat mencalonkan Iskandar Nasir dan di kota Palu, mencalonkan Kamil Badrun. (radarsulteng | yar)
Senin, 15 Maret 2010
Kandidat Bacabup Tolitoli
Usulan Pindah Tugas CPNS Ditiadakan di Buol
Senin, 15 Maret 2010
Usulan Pindah Tugas CPNS Ditiadakan di Buol
BUOL – Calon pegawai negeri sipil (CPNS) tak boleh mangkir dari pekerjaan yang telah ditugaskan. Begitu pun saat menerima SK pengangkatan CPNS, yang bersangkutan juga tak boleh meminta pindah lagi.
“CPNS jangan mangkir. Justru sebaliknya pegawai harus menunjukan kinerja yang baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat baik juga. CPNS jangan cengeng dan merengek-rengek minta pindah lagi, lantaran penempatan dalam tugas tidak sesuai yang diinginkan,” kata Kepala BKD Buol, Dra Nurseha Batalipu MSi kepada Radar Sulteng, ditemui di ruang kerjanya.
Bila ada CPNS yang ingin mengajukan pindah kerja, pihaknya tak akan memproses karena masa kerja CPNS diibaratkan sebagai masa penempaan atau pengemblengan. Bila tak kuat dan tak sanggup menjalani tugas, maka tak akan diangkat PNS.
“Memang banyak pada tahun-tahun sebelumnya yang baru kerja kemudian tak sanggup dan ingin pindah, dengan berbagai alasan. Seperti jauh dari tempat tinggal atau ikut suami. Makanya tahun ini, kami tekankan agar permasalahan itu tak ada lagi. Bila pindah-pindah tugas, maka pelayanan kepada masyarakat tak optimal,” paparnya.
Pada kesempatan tersebut, Nurseha juga mengatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menyerahkan SK CPNS formasi 2009 kepada empat ratusan orang yang terdiri atas tenaga honorer yang diangkat jadi CPNS, serta pelamar umum, dan dokter. Selain penyerahan SK, pihaknya juga akan memberi pengarahan tentang tata cara berpakaian dan ketentuan lain yang harus dipatuhi.
Nurseha juga mengatakan, pegawai harus memiliki loyalitas kepada pekerjaannya, bukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Dengan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya maka sumber daya manusia (SDM) PNS akan semakin meningkat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Tunjukkan prestasi sebagai pegawai untuk mengabdi kepada masyarakat. Pemimpin juga akan melihat kinerja pegawai, mana yang bagus dan mana yang tidak. Yang bagus, jelas akan diberikan reward dan yang buruk akan diberikan punishment,” paparnya. (radarsulteng | yus)
Sabtu, 13 Maret 2010
Pemkab Buol- Untad Lanjutkan MoU
Sabtu, 13 Maret 2010
Pemkab Buol- Untad Lanjutkan MoU
BUOL- Pemerintah Kabupaten Buol bersama pihak Universitas Tadulako (Untad) Palu, kembali melanjutkan kerjasama di bidang pendidikan. Kedua pihak direncanakan akan kembali membangun kesepahaman dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).
MoU tersebut merupakan kesepakatan yang pernah ditandatangani pada tahun 2007 lalu. Menurut Rektor Untad, Drs Sahabuddin Mustapa, pihaknya dengan Pemkab Buol telah membahas kembali MoU tersebut.
Salah satunya isi MoU adalah mendukung rencana Pemkab Buol dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) PNS di lingkungan Pemkab Buol untuk melanjutkan studi strata 1 (S1) untuk lulusan SMA. Sedangkan PNS yang sudah S1 melanjutkan studi ke jenjang strata 2 (S2).
“Kami tetap mendukung sepenuhnya rencana Pemkab untuk mengembangkan SDM PNS di Kabupaten Buol. Terutama dari tingkat pendidikan akademiknya,” kata Rektor Untad, Sahabuddin Mustapa.
Demikian halnya Bupati Buol, H Amran Batalipu SE MM. Ia menyatakan bahwa MoU yang akan dijalin, pada prinsipnya sangat memberi kontribusi besar bagi daerah, untuk pengembangan kemampuan aparatur. Terutama tamatan SMA yang akan melanjutkan ke S1, dengan adanya MoU akan lebih mudah melanjutkan studinya. Dengan program ini, Amran yakin akan sangat direspons oleh aparatur.
Apalagi tempat kuliahnya di Buol, maka lebih mudah lagi. Aksesnya dekat dan predikatnya cukup diakui dengan keterlibatan pihak Untad.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong realisasi MoU, selaku kepala daerah, Amran menyatakan segera menyiapkan anggaran untuk kerjasama itu. Termasuk menyiapkan ruang kelas atau gedung perkuliahan.
“Kita sudah siap. Bahkan untuk gedung perkuliahan kita akan sediakan dengan fasilitas lengkapnya,’’ respon Amran.
Seperti diketahui, MoU yang pernah dilakukan kedua belah pihak menyebutkan bahwa Untad Palu akan menjadi pembina bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan kuliah di Buol, yang gedungnya disiapkan oleh Pemkab Buol.
Amran juga menambahkan, sedangkan jurusan yang akan diutamakan dalam peningkatan SDM, lebih dulu kepada para guru yang belum mendapatkan gelar S1. Guru-guru yang masih D3, D2 atau pendidikan SMA akan mendapat akses yang luas untuk kuliah.
“Setelah guru, kemudian pegawai lainnya. Guru dulu kita utamakan, karena guru sangat besar peranannya dalam memajukan daerah,’’ kata Amran. (radarsulteng | mch)
Diposkan oleh tolitoli di 03:32
Label: buol, pendidikan
Kamis, 11 Maret 2010
Kejati Bakal Ekspos Kasus Ipal Azis Bestari
Kamis, 11 Maret 2010
Kejati Bakal Ekspos Kasus Ipal Azis Bestari
PALU - Kejati Sulteng akan membahas secara intensif kasus dugaan ijazah palsu (Ipal) yang disangkakan kepada ketua DPRD Tolitoli, Aziz Bestari. Pembahasan itu akan dilakukan dalam bentuk ekspos kasus yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.
Wakajati Sulteng A Kadiroen SH mengatakan, ekspos perkara dilakukan untuk menyikapi dan menilai hasil pemberkasan yang kini tengah dilakukan penyidik Polda Sulteng.
Beberapa waktu lalu Kejati mengembalikan berkas perkara tahap I yang dikirim penyidik Polda. Berkas itu dikembalikan agar polisi melengkapi lagi hasil BAP (berita acara pemeriksaa) yang ada. Salah satu petunjuk yang diberikan saat itu, yakni menganjurkan polisi agar meminta keterangan ahli dari Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memperkuat tuduhan Ipal tersebut.
Hasil petunjuk itu yang akan dibahas kembali dalam ekpos perkara nanti. “Ekspos ini akan menentukan dan menjadi jawaban apakah perlu harus dilengkapi lagi (berkas,red) atau dinyatakan sudah lengkap,” jelas Kadiroen.
Rencana ekspos kasus itu diagendakan akan digelar pada Senin pekan depan. Namun, Kadiroen belum dapat menjawab ketika ditanya apakah pihaknya akan menetapkan status tahanan sel bagi Aziz apabila perkara itu dilimpahkan sepenuhnya ke kejati kelak.
“Kami nggak bisa mengatakan kemungkinan. Karena prosesnya masih berjalan dan belum ada kepastian. Lagipula kami belum nyatakan P-21 (berkas lengkap,red) kepada polisi,” ujarnya.
Seperti diketahui di Polda Aziz tidak ditahan samasekali. Penyidik menjadikannya tersangka atas laporan mengenai ijazah STN yang dikantongi Aziz. Tandatangan dalam ijazah itu diduga dipalsukan. Alasannya, orang yang namanya tercantum sebagai kepala sekolah yang menandatangani ijazah itu keberatan dengan tandatangan itu. Orang itu tidak mengakui tandatangan itu. Alasannya saat itu sesuai tahun pembuatan ijazah itu, dirinya belum menjabat sebagai kepala di sekolah itu. (radarsulteng | mda)
Tetap Belajar Meski Beratap Terpal di SDN 22 Lipunoto Buol
Kamis, 11 Maret 2010
Tetap Belajar Meski Beratap Terpal di SDN 22 Lipunoto Buol
BUOL - Kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 22 Lipunoto yang terletak di lingkungan Tontoyon cukup memprihatinkan. Sekolah yang hanya memiliki tiga ruang kelas itu, saat ini mulai sesak seiring dengan bertambahnya jumlah murid, sehingga pihak sekolah terpaksa harus menyiasati ruangan yang ada menjadi ruangan baru. Bahkan lahan kosong pun dibangunkan ruang belajar darurat, meski hanya beratap terpal plastik dan dinding serpihan kayu dan tripleks.
Pantauan Radar Sulteng di sekolah yang dibangun di atas perbukitan tersebut Rabu (10/3) kemarin, terlihat aktivitas belajar di sekolah tersebut lazimnya seperti sekolah lain. Namun yang tidak lazim, dari tiga ruang kelas yang tersedia, tampak salah satu ruangan dibagi menjadi dua, disekat dengan menggunakan dinding tripleks.
“Satu ruangan dijadikan kantor dan satunya lagi dijadikan ruang belajar, bagi anak kelas satu,” kata Kepala SDN 22 Lipunoto, Rugaiya S Launa.
Rugaiya menjelaskan, sekolah yang dipimpinnya tersebut, kini telah memiliki empat tingkatan kelas. Sementara kelas yang tersedia hanya tiga ruangan saja. Sehingga tidak memiliki pilihan lain, selain harus membangun ruangan darurat agar proses belajar tetap berjalan.
“Awalnya, saya dan staf guru ditugaskan di sini hampir tidak ada kendala. Karena murid memang baru sampai kelas II, sehingga dua ruangan dijadikan kelas, yang satunya dijadikan kantor. Namun seiring dengan berjalannya waktu, muridnya juga bertambah satu tingkatan menjadi tiga, sehingga satu ruangan dijadikan dua,” jelas Rugaiya.
Lebih memprihatinkan lagi menurut Rugaiya, pada tahun ajaran baru ini ketika kelas tiga naik menjadi kelas empat, sementara kelas yang tersedia hanya tiga ruangan saja. “Makanya, seperti bapak lihat sendiri, sebuah bangunan kecil yang kami bangun secara darurat untuk dijadikan ruang belajar bagi kelas III. Ditambah lagi pada bulan Juni akan datang, masuk lagi tahun ajaran baru,” tambahnya.
Olehnya agar kondisi seperti itu dapat segera teratasi, pihaknya menurut Rugaiya telah mengajukan permohonan kepada Pemkab Buol, untuk dibangunkan ruangan kelas baru yang cukup memadai. (radarsulteng | yus)
Diposkan oleh tolitoli di 01:14
Label: buol, pendidikan



